Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta TNI-Polri untuk mengawal langsung keamanan dan distribusi tenaga kesehatan (nakes) dalam program Cek Kesehatan Gratis.
Indonesia saat ini tengah memasuki musim kemarau panjang. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan menegaskan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tengah dilakukan melalui pendekatan terintegrasi.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Pol (purn) Budi Gunawan mendorong kerja sama lintas sektor untuk mencegah terjadinya penyelundupan di tanah air.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan menginstruksikan seluruh jajaran untuk siaga dalam menghadapi adanya potensi tsunami akibat gempa bermagnitudo 8,7 yang terjadi di lepas pantai Semenanjung Kamchatka, Rusia.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan menyebut program Sekolah Rakyat menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ideologi bangsa Indonesia di masa mendatang.
Dampak dari eskalasi perang antara Iran dan Israel, pemerintah memprioritaskan perlindungan terhadap WNI di negara-negara Timur Tengah segera menyiapkan rencana kontijensi dan evakuasi.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, mengatakan pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu bertujuan membina sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang bermasalah.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, mengungkapkan akan membuka layanan pengaduan untuk melaporkan aksi premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu.
Menko Polkam Budi Gunawan menyebut pada tahun 2024 tercatat lebih dari 40 ribu kasus pekerja menimpa migran Indonesia. Hal ini termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kejahatan eksploitasi kekerasan dan deportasi ilegal.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, menyebut adanya sejumlah titik wilayah yang perlu dilakukan pemungutan suara susulan untuk Pilkada serentak 2024.