Dudung Perintahkan Percepatan Penanganan Karhutla, Kesehatan Anak jadi Perhatian

Jakarta, IDM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menyebut penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Selain memastikan api segera dipadamkan, pemerintah juga diminta memberi perhatian serius terhadap dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Hal itu disampaikan Dudung saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (6/10).

Dalam kunjungan, Dudung menerima laporan langsung Kepala BNPB Suharyanto mengenai perkembangan penanganan karhutla sekaligus meninjau media center BNPB.

Dudung yang juga menjabat Ketua Pengarah Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menilai persoalan karhutla membutuhkan respons cepat karena dampaknya telah meluas ke berbagai sektor.
Bukan hanya lingkungan yang terdampak, tetapi juga kesehatan masyarakat, transportasi, aktivitas ekonomi, hingga kehidupan sosial warga.

Baca Juga: Dudung Langsung Tancap Gas, Karhutla hingga Papua jadi Prioritas Menko Polkam

“Ini menjadi konsentrasi Bapak Presiden bahwa penanganan ini harus sesegera mungkin,” ujar Dudung.

Dudung mengatakan dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Ia juga berencana meninjau langsung sejumlah daerah yang terdampak karhutla.

“Dalam waktu dekat saya akan melaksanakan rakor dengan kementerian yang terkait, khususnya masalah karhutla. Karena memang betul salah satu dampaknya itu sekarang kepada masalah kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak,” katanya.

Menurut Dudung, percepatan penanganan tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat yang terdampak memperoleh perlindungan dan pelayanan yang memadai.

Baca Juga: Dudung Tekankan Keberlanjutan Koordinasi Kemenko Polkam: Akan Kami Lanjutkan!

Hal itu mendapat respons dari Kepala BNPB Suharyanto. Ia memastikan pelayanan kesehatan masyarakat terdampak terus dimaksimalkan melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

“Kami terus mengerahkan segala kemampuan yang ada, berkoordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan. Atas saran Bapak Menko, setiap permasalahan kesehatan masyarakat terdampak, ini kami maksimalkan untuk pelayanan kesehatan,” ujar Suharyanto.

Dalam laporan kepada Menko Polkam, Suharyanto membeberkan terdapat sekitar 186 hektare lahan yang masih dalam proses pemadaman di enam provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.

Penanganan di enam provinsi menghadapi tantangan serius karena sebagian titik kebakaran berada di kawasan lahan gambut.

Karakteristik gambut membuat api sulit dipadamkan secara tuntas dan berpotensi kembali muncul setelah permukaan terlihat padam.

Baca Juga: Dudung Serahkan KSP ke Listyo Sigit: Ciri Pemimpin Harus Berani

“Hari ini bisa dipadamkan semua, belum tentu besok sudah selesai. Karena ada lagi titik kebakaran baru, itulah uniknya lahan gambut dan sulit sekali dipadamkan,” kata Suharyanto.

Di luar enam provinsi, BNPB mencatat 13 kejadian karhutla dengan luas sekitar 400 hektare di sejumlah wilayah Indonesia.

Dibandingkan lahan gambut, kebakaran di lahan mineral relatif lebih mudah ditangani.
Kondisi paling membutuhkan perhatian berada di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.

Asap tebal yang muncul di sejumlah wilayah bahkan telah mengganggu aktivitas penerbangan.