Dudung Serahkan KSP ke Listyo Sigit: Ciri Pemimpin Harus Berani

Jakarta, IDM – Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman resmi menyerahkan tongkat kepemimpinan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo setelah dirinya mendapat amanah baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Dalam acara serah terima jabatan (Sertijab), di Gedung KSP, Jakarta, Senin (5/10), Dudung menyampaikan sejumlah pesan kepada Listyo Sigit.

Terutama mengenai pentingnya keberanian mengambil keputusan dalam mengawal program prioritas dan agenda strategis Presiden Prabowo Subianto.

Dudung mengungkapkan selama hampir enam bulan memimpin KSP, dirinya merasakan langsung kompleksitas tugas lembaga tersebut.

Menurutnya, KSP tidak hanya berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga menjadi salah satu simpul penyelesaian ketika program prioritas Presiden menghadapi hambatan di lapangan.

“Tadi saya sudah serah terima tipis-tipis tadi di lapangan upacara Mabes TNI, bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat,” ujar Dudung.

Ia menjelaskan salah satu tugas utama KSP adalah mengawal program prioritas Presiden, program unggulan pemerintah, serta berbagai program yang masuk kategori strategis nasional.

Baca Juga: Profil Dudung Abdurachman yang Dilantik Presiden Prabowo jadi Menko Polkam

Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai program tersebut tidak selalu berjalan mulus. Persoalan kewenangan, regulasi, koordinasi antarkementerian dan pemerintah daerah hingga persoalan teknis di lapangan kerap menjadi hambatan.

“Banyak hal-hal, kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk pada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka Kepala Staf Kepresidenan-lah yang menyelesaikan,” kata Dudung.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat KSP harus mampu menjadi problem solver ketika terjadi kebuntuan antarlembaga.

Dudung mencontohkan persoalan sumur gas yang sempat terkendala karena adanya persoalan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pihak terkait lainnya.

Setelah dibawa ke KSP dan dikoordinasikan melalui jajaran deputi, persoalan tersebut akhirnya dapat diselesaikan.

Berani Panggil Siapa Pun

Dudung menilai salah satu karakter yang harus dimiliki Kepala Staf Kepresidenan adalah keberanian untuk mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam suatu persoalan.

Ia mengatakan KSP memiliki ruang untuk memanggil kementerian, kepolisian, kejaksaan, TNI maupun lembaga terkait lainnya sepanjang berkaitan dengan program prioritas nasional.

Baca Juga: Polri Ungkap 4 Tersangka Korporasi dalam Kasus Karhutla

“Cuma satu, Pak Sigit, cirinya hanya satu saja: kita harus berani,” tegas Dudung.

Keberanian, kata Dudung, diperlukan untuk memastikan program pemerintah tidak tersendat akibat berbagai bottleneck atau sumbatan dalam proses pelaksanaannya.

“Kita bisa memanggil siapa pun dari kementerian, dari kepolisian, dari kejaksaan, kemudian dari TNI yang berkaitan dengan program-program prioritas nasional,” katanya.

Dengan mekanisme tersebut, KSP dapat melakukan pemantauan, pengecekan sekaligus memastikan suatu program benar-benar berjalan.

“Karena pasti banyak hal-hal bottleneck-nya, banyak sumbatan-sumbatan, banyak hambatan-hambatan yang selama ini tidak tuntas,” ujar Dudung.

Ia kemudian memberikan sejumlah contoh persoalan yang pernah ditangani KSP selama masa kepemimpinannya.
Salah satunya adalah persoalan petani tebu di Lampung.

Dudung mengatakan para petani yang sudah menanam tebu menghadapi persoalan karena tidak dapat memanen hasil pertaniannya setelah perusahaan yang terkait dengan aktivitas mereka ditutup.

Baca Juga: Jenderal Dudung Bersiap Pimpin Kemenko Polkam, Koordinasi harus Tetap Berjalan

“Petani itu hanya hidupnya dari situ. Akhirnya dirapatkan, mereka sampai nangis-nangis di sini, kemudian akhirnya tuntas,” ungkapnya.

Dudung juga berpesan kepada Listyo mengenai keberanian mengambil keputusan.

Ia menilai seorang pemimpin tidak boleh terlalu lama membiarkan persoalan menggantung hanya karena khawatir mengambil keputusan.

“Ciri pemimpin itu satu, Pak berani mengambil keputusan,” kata Dudung.

Bahkan, menurut dia, keputusan yang berpotensi keliru sekalipun masih lebih baik daripada tidak mengambil keputusan sama sekali, selama dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Kalau keputusan itu benar berarti bagus, kalau salah masih bagus daripada tidak berani sama sekali,” ungkapnya.