Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman langsung tancap gas menjalankan tugas setelah resmi menerima tongkat estafet kepemimpinan Kemenko Polkam dari Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menerima memorandum jabatan dari pejabat sebelumnya, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dalam prosesi serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (5/10). Dudung resmi menggantikan Djamari setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program dan mekanisme koordinasi yang telah dibangun pendahulunya, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Pergantian kepemimpinan di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dari Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago kepada Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman diharapkan tidak mengganggu kesinambungan koordinasi pemerintahan di bidang politik dan keamanan.
Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Kamis (1/10).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyebut ruang digital dan media sosial sebagai salah satu medan strategis dalam menghadapi tantangan keamanan bangsa di masa kini dan mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya memperkuat hubungan persahabatan dan Kemitraan Strategis Komprehensif antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Pemerintah memperkuat strategi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memusatkan sumber daya pada wilayah yang memiliki tingkat ancaman paling tinggi.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk korporasi.
Kesiapan pertahanan udara tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mengawaki dan mengoperasikannya.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman langsung tancap gas menjalankan tugas setelah resmi menerima tongkat estafet kepemimpinan Kemenko Polkam dari Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menerima memorandum jabatan dari pejabat sebelumnya, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dalam prosesi serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (5/10). Dudung resmi menggantikan Djamari setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program dan mekanisme koordinasi yang telah dibangun pendahulunya, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Pergantian kepemimpinan di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dari Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago kepada Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman diharapkan tidak mengganggu kesinambungan koordinasi pemerintahan di bidang politik dan keamanan.
Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Kamis (1/10).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyebut ruang digital dan media sosial sebagai salah satu medan strategis dalam menghadapi tantangan keamanan bangsa di masa kini dan mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya memperkuat hubungan persahabatan dan Kemitraan Strategis Komprehensif antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Pemerintah memperkuat strategi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memusatkan sumber daya pada wilayah yang memiliki tingkat ancaman paling tinggi.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk korporasi.
Kesiapan pertahanan udara tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mengawaki dan mengoperasikannya.