Pemerintah Konsentrasikan Kekuatan Penanganan Karhutla di Wilayah Berisiko Tinggi

Jakarta, IDM – Pemerintah memperkuat strategi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memusatkan sumber daya pada wilayah yang memiliki tingkat ancaman paling tinggi.

Pendekatan mencakup operasi darat, pemadaman udara melalui water bombing, operasi modifikasi cuaca, penegakan hukum, hingga penanganan dampak kesehatan dan lingkungan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Brigjen TNI Honi Havana mengatakan strategi ini sejalan dengan arahan Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago yang meminta seluruh unsur penanganan karhutla menggunakan pola pikir strategis layaknya menghadapi medan operasi.

“Sejalan dengan kebijakan tersebut, operasi darat, water bombing, dan operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan dengan prioritas pada fire spot aktif, lahan gambut, kawasan permukiman dan bandara, serta lokasi yang sulit dijangkau,” ujar Honi Havana di Jakarta.

Baca Juga: Menko Polkam Djamari Tekankan Disiplin dan Kesiapsiagaan Prajurit Skadron Udara 11

Menurut Honi, pendekatan tersebut tidak berarti membagi kekuatan secara merata ke seluruh wilayah, melainkan mengonsentrasikan sumber daya secara terukur berdasarkan tingkat ancaman dan kebutuhan di lapangan.

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan mencatat adanya perkembangan positif dalam pengendalian karhutla di sejumlah wilayah prioritas.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan, berdasarkan pemantauan hotspot pada 15–21 September 2026, kondisi nasional menunjukkan kecenderungan membaik.

Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan karena hotspot tidak secara langsung menggambarkan jumlah kejadian kebakaran.

Baca Juga: Operasi Gabungan Karhutla: 64 Pesawat dan 54 Ribu Personel Dikerahkan

Berdasarkan pemantauan satelit Terra, Aqua, SNPP, dan NOAA-20 dengan tingkat kepercayaan tinggi, pada 20 September 2026 tercatat 1.998 hotspot secara nasional.

Sebanyak 1.843 hotspot atau sekitar 92 persen berada di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

“Data hotspot tidak berarti langsung menunjukkan titik api atau terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dalam satu hamparan, hotspot dapat terdeteksi oleh beberapa satelit. Karena itu, diperlukan verifikasi di lapangan,” kata Ristianto.

Sehari kemudian, jumlah hotspot nasional turun menjadi 948 titik. Kalimantan Tengah mencatat penurunan signifikan dari 1.224 menjadi 508 hotspot.

Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Pelaku Karhutla, Korporasi Diproses Hukum

Kalimantan Selatan mengalami kenaikan tipis dari 69 menjadi 74 hotspot, sedangkan Jambi turun menjadi enam hotspot dan Riau tidak mencatat hotspot berdasarkan pemantauan.

Ristianto mengingatkan penurunan hotspot belum berarti ancaman karhutla telah berakhir.

“Walaupun kondisi sudah membaik, bukan berarti bahaya kebakaran hutan dan lahan sudah lewat. Kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga dan meningkatkan kewaspadaan. Api sekecil apa pun dapat menjadi bencana di lapangan,” pungkasnya.