Berkaca Perang Ukraina-Rusia, BSSN Sebut Ruang Siber Dimanfaatkan untuk Operasi Khusus

Jakarta, IDM – Kementerian Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat internal staf untuk membahas peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan keamanan siber dalam menyikapi dinamika geopolitik dan geostrategi global.

Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Dalam rapat itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi yang diundang sebagai narasumber, menyampaikan bahwa ruang siber saat ini digunakan untuk operasi khusus dalam perang. Hal tersebut berkaca dalam perang Rusia-Ukraina dan konflik yang terjadi di Venezuela dan Iran

Baca Juga: Kemenko Polkam Bakal Tindak Lanjut Aktivitas Kapal Cina di Laut Natuna Utara

“Rata-rata perang siber ini sarana yang digunakan adalah media, tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan delegitimasi pemerintahan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang saat ini menjabat sehingga mendorong terjadinya revolusi,” kata Nugroho, dikutip dari siaran pers Kemenko Polkam, Selasa (27/1).

Oleh karenanya, Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan BSSN membentuk Tim Tanggap Insiden Siber. Tim ini menjadi garda terdepan melakukan deteksi dini, respon cepat, dan mitigasi terhadap insiden siber.

Sementara itu, Menko Polkam Djamari mengakui bahwa ruang siber Indonesia masih sangat terbuka sehingga rawan terhadap kekuatan siber.

Baca Juga: Presiden Prabowo Perkuat Kesiapan Pertahanan Nasional Pascalawatan Luar Negeri

“Oleh karena itu, pertajam institusi kita, pertajam intuisi kita terkait ancaman siber ini,” ujar Djamari.

Menko Polkam menyampaikan pentingnya upaya pengamanan ruang siber dari unit kerja masing-masing. Ia meminta agar seluruh pegawai di Kemenko Polkam disiplin dan membiasakan diri mengikuti prosedur dalam rangka mengamankan perangkat eletronik dan sistem informasi yang digunakan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi.

“Jangan sampai ganguan siber terjadi di institusi kita. Kita juga harus mampu mengajak institusi yang ada di negeri kita untuk menjaga agar tidak terjadi kebocoran (ruang siber),” kata Djamari. (nma)