Presiden Prabowo: Negara Harus Tegas, tak Boleh Tunduk pada Kepentingan Korporasi

Jakarta, IDM – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bencana yang terjadi di Sumatra menjadi pengingat penting bagi negara untuk bersikap tegas dalam pengelolaan sumber daya alam.

Menurutnya, negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi maupun segelintir pihak yang mengabaikan kepentingan rakyat.

“Pelajaran yang kita simak dari ini semua bahwa kita perlu benar-benar mengelola sumber daya kita. Banyak sekali sumber daya kita yang bocor sedikit demi sedikit kita tutup,” tegas Prabowo.

Prabowo menilai berbagai praktik ilegal seperti pembalakan liar, pertambangan ilegal, dan penyelundupan telah menyebabkan kebocoran besar yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius.

Baca Juga: Rapat di Hambalang, Presiden Prabowo Fokuskan Penanganan Bencana Sumatra dan Percepatan Pembangunan

Ia menekankan pengelolaan sumber daya nasional harus dilakukan secara disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab agar tidak terus-menerus merugikan rakyat.

Dalam arahannya, Presiden juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu.

Ia secara khusus meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk bertindak serius terhadap aparat yang terlibat atau melindungi aktivitas ilegal.

“Saya harap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum. Ini harus kita hadapi dengan serius,” ungkap Kepala Negara.

Baca Juga: Pascabencana Sumatra, TNI Pastikan Layanan Kesehatan Tetap Berjalan

Lebih jauh, Prabowo mengingatkan kebijakan ekonomi nasional harus kembali pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara memegang kendali atas sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta, tetapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara,” ujar Prabowo.

Sebagai langkah konkret, pemerintah telah mencabut dan menguasai kembali sekitar 4 juta hektare lahan konsesi serta menghentikan sementara penerbitan izin baru di sektor kehutanan dan pertambangan guna dilakukan evaluasi menyeluruh.

Baca Juga: Presiden Prabowo Ingatkan Elite tak Saling Menyalahkan di Tengah Bencana Sumatra

“Pemerintah sudah 4 juta hektare kita kuasai kembali, kita cabut, dan tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang,” ungkapnya.

Prabowo pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong membangun kesejahteraan serta memastikan negara benar-benar hadir dan berpihak kepada rakyat.

“Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia. Rakyat masih banyak yang susah,” pungkas Prabowo. (Ykb)