Menko Polkam Djamari Sebut Ruang Digital sebagai Padang Kurusetra: Siapa Menguasai, Dia Menang

Jakarta, IDM – Medan pertempuran di era modern tidak lagi hanya berlangsung di darat, laut, dan udara.

Ruang digital kini berkembang menjadi arena strategis yang mampu memengaruhi opini publik, membentuk pola pikir masyarakat, hingga menentukan karakter sebuah bangsa.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menuturkan ruang digital sebagai salah satu medan strategis yang harus dikuasai Indonesia.

Ia bahkan mengibaratkan ruang digital sebagai “Padang Kurusetra”, medan pertempuran besar yang dapat menentukan siapa yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Djamari saat membuka Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9).

Forum yang mengusung tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi” itu digelar untuk membangun kesamaan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK).

Baca Juga: Prabowo Minta Syarat Rekrutmen TNI untuk Suku Dayak Pedalaman Disesuaikan

“Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar,” ujar Djamari.

Menurutnya, ruang digital tidak boleh dipandang hanya sebagai sarana komunikasi atau tempat masyarakat bertukar informasi.

Lebih dari itu, ruang digital telah menjadi arena perebutan pengaruh yang dapat berdampak terhadap kehidupan sosial, politik, keamanan, bahkan ketahanan nasional.

“Ruang digital saya katakan juga sebagai medan kritik, medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran. Apabila tidak kita kuasai, maka akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu,” tegasnya.

Djamari mengingatkan ancaman di ruang digital tidak hanya berbentuk serangan terhadap sistem teknologi informasi. Peredaran disinformasi, fitnah, kebencian, narasi negatif, kata-kata kasar, hingga konten tidak senonoh juga dapat memberikan dampak terhadap masyarakat.

Menurutnya, media sosial memiliki kemampuan besar dalam memengaruhi cara berpikir masyarakat.

Baca Juga: APH Tak Boleh Jalan Sendiri, Kemenko Polkam Dorong Standar Kompetensi Lintas Lembaga

Informasi yang dikonsumsi secara terus-menerus dapat memengaruhi tindakan, dan tindakan yang berulang pada akhirnya dapat membentuk karakter.

“Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang kita kerjakan, dan apa yang terus kita kerjakan akan membentuk karakter,” kata Djamari.

Maka dari itu, ia meminta seluruh elemen bangsa tidak lengah terhadap perkembangan informasi di media sosial.

Djamari khawatir paparan narasi negatif yang terus-menerus dapat membangun karakter masyarakat yang lemah, mudah menyerah, dan kehilangan optimisme terhadap masa depan bangsa.

“Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis. Kita tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis,” tegasnya.

Peringatan itu menunjukkan persoalan DFK memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar persoalan komunikasi.

Ketika informasi yang keliru atau provokatif mampu membentuk persepsi masyarakat secara masif, dampaknya dapat merembet pada stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Baca Juga: Menko Polkam: Kalau TNI-Polri Tak Kompak, Negeri Ini Tak akan Tegak dan Kokoh

Menko Polkam juga mengingatkan ruang digital harus dikelola secara aktif. Negara tidak boleh menunggu hingga ruang informasi dikuasai pihak lain sebelum mengambil tindakan.

Sebab, ketika suatu ruang informasi telah dipenuhi narasi tertentu, dibutuhkan energi dan sumber daya yang jauh lebih besar untuk mengembalikan pengaruhnya.

“Kalau sudah dikuasai orang lain, perlu upaya keras untuk merebutnya kembali. Perlu sumber daya, perlu alat, dan perlu anggaran,” ujar Djamari.

Menurutnya, Indonesia sebenarnya memiliki kekuatan yang besar untuk menghadapi tantangan tersebut. Namun, kekuatan itu harus dikoordinasikan agar mampu menghasilkan strategi komunikasi yang efektif.

“Padahal, kekuatan yang kita miliki sangat besar, maka harus bisa dikoordinasikan dengan baik,” katanya.

Sehingga, lanjut Djamari, pengelolaan ruang digital membutuhkan sinergi lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta elemen masyarakat perlu bergerak dalam satu kerangka menghadapi berbagai bentuk disrupsi informasi.