Menko Polkam: Kalau TNI-Polri Tak Kompak, Negeri Ini Tak akan Tegak dan Kokoh

Jakarta, IDM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menuturkan soliditas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

Menurut Djamari, kompleksitas tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak mungkin diselesaikan oleh satu institusi secara sendiri.

Diperlukan sinergi dan kerja sama erat antara TNI, Polri, pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan keutuhan bangsa tetap terjaga.

Hal itu disampaikan Djamari saat memberikan Kuliah Umum kepada Serdik Sespimti, Sespimmen, SPPK, dan Sespimma Polri di The Tribrata Convention Center Darmawangsa, Jakarta Selatan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Misi Besar Pemerintahan: Kemiskinan Dibabat, Kesejahteraan Rakyat jadi Utama

Djamari secara khusus menyoroti pentingnya kekompakan TNI dan Polri dalam menghadapi dinamika keamanan di dalam negeri.

“Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Yang saya saksikan, keduanya kompak dan saling mendukung dalam pengamanan unjuk rasa beberapa hari yang lalu. Saya ingin katakan bahwa kalau TNI dan Polri tidak kompak, tidak bersama-sama, tidak mungkin negeri ini bisa tegak dan kokoh,” ungkap Djamari.

Djamari juga menilai kerja sama antarlembaga merupakan kebutuhan strategis.

Setiap institusi memiliki tugas, kewenangan, dan karakteristik masing-masing, tetapi seluruhnya harus bergerak dalam kerangka kepentingan nasional.

Dalam konteks politik dan keamanan, sinergi TNI dan Polri menjadi penting ketika negara menghadapi berbagai dinamika yang berpotensi mengganggu stabilitas.

Koordinasi yang baik memungkinkan setiap institusi menjalankan perannya secara optimal sekaligus mencegah munculnya ego sektoral.

Karena itu, Djamari mengingatkan para perwira siswa yang tengah dipersiapkan menjadi calon pemimpin agar mampu membangun hubungan kelembagaan yang sehat dan produktif.

Menurutnya, pemimpin masa depan tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis dan kepemimpinan di dalam institusinya sendiri.

Baca Juga: APH Tak Boleh Jalan Sendiri, Kemenko Polkam Dorong Standar Kompetensi Lintas Lembaga

Mereka juga harus memiliki kemampuan membangun komunikasi, kepercayaan, dan kerja sama dengan institusi lain.

Untuk mewujudkan soliditas, Djamari meminta seluruh pihak menghilangkan rasa saling curiga dan memperkuat kepercayaan satu sama lain.

Ia mengingatkan bahwa sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia menunjukkan bagaimana berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda mampu mengesampingkan perbedaan dan menyatukan kekuatan untuk mencapai tujuan bersama.

Semangat persatuan, kata Djamari, harus tetap menjadi pegangan dalam menghadapi tantangan bangsa saat ini.

“Kalau kita ingin memperbaiki organisasi dan bahkan bangsa ini, tentunya titik beratnya adalah kita memperbaiki dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui perbaikan pendidikan,” ujar Djamari.

Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam membangun organisasi yang kuat. Karena itu, pendidikan bagi calon pemimpin harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun karakter, disiplin, keteladanan, dan kemampuan bekerja sama.

Djamari juga menyoroti kualitas tenaga pendidik di lembaga pendidikan. Ia menilai kemampuan menguasai ilmu harus diikuti kemampuan mentransfer pengetahuan secara efektif kepada peserta didik.

Untuk itu, ia mendorong agar perwira-perwira terbaik ditempatkan di lembaga pendidikan. Menurutnya, keberadaan perwira berkualitas di lingkungan pendidikan justru menjadi investasi penting untuk menyiapkan generasi pemimpin berikutnya.

Baca Juga: Prabowo Minta Syarat Rekrutmen TNI untuk Suku Dayak Pedalaman Disesuaikan

“Cara mengatasinya adalah tempatkan perwira-perwira terbaik di lembaga pendidikan,” tegasnya.

Sementara itu, Djamari menyebut seluruh tugas dan kewenangan yang dimiliki aparat negara pada akhirnya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Menurutnya, jabatan bukanlah tujuan akhir. Setiap posisi yang diemban harus digunakan untuk memberikan kontribusi terhadap keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat.

“Ingat, tugas apa pun, jabatan apa pun yang kita emban, ujungnya adalah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia,” pungkas Djamari.