Mengenal TKMPP, Perumus Kebijakan Partisipasi Indonesia dalam Pemeliharaan Perdamaian Dunia

Jakarta, IDM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago dan Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan arahan kepada para prajurit yang akan mengemban misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Pengarahan itu dilakukan dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) di Markas Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/5).

Menko Polkam Djamari sebagai Pengarah TKMPP menekankan kepada Satgas XXIII-T/UNIFIL yang akan berangkat ke Lebanon, bahwa seluruh personel satgas yang telah melaksanakan latihan dan pembekalan sesuai standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), harus siap menjalankan tugas misi internasional dengan baik.

Baca Juga: Menko Polkam: Perwira Polri Harus jadi Sosok Pengabdi yang Dicintai Rakyat

"Pada saat kalian melaksanakan tugas dengan baik, itulah kebahagiaan seorang prajurit dalam menyelesaikan tugasnya dengan tepat,” kata Djamari.

Adapun Satgas XXIII-T/UNIFIL disiapkan untuk menggantikan Satgas XXIII-S yang habis masa tugasnya pada Mei 2026. Diketahui, empat personel Satgas XXIII-S gugur setelah insiden serangan pada 29-30 Maret 2026.

Sementara itu, Menlu Sugiono sebagai Ketua TKMPP, menekankan bahwa pemerintah akan memastikan keselamatan prajurit TNI di tengah situasi di Lebanon yang masih kompleks.

“Saya tekankan bahwa negara akan selalu hadir untuk memastikan keselamatan peacekeepers Indonesia di tengah situasi keamanan kawasan yang semakin kompleks,” kata Sugiono.

Baca Juga: Retreat KTT ASEAN: Presiden Prabowo Dorong Kawasan Tetap Solid dan Damai

Apa itu TKMPP?

TKMPP bertugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kepentingan nasional.

TKMPP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2011. Salah satu pertimbangannya adalah partisipasi Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian dunia adalah bagian dari politik luar negeri yang ditetapkan oleh Presiden RI.

Oleh sebab itu, TKMPP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI.

Susunan keanggotaan TKMPP terdiri dari:

Pengarah: Menko Polkam
Ketua: Menlu
Anggota: Menteri Pertahanan, Menteri Hukum, Menteri HAM, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Sekretaris Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN.
Sekretaris: Ketua Pelaksana Harian

Baca Juga: Presiden Prabowo Dorong ASEAN Satu Suara Lindungi Warga dan Jaga Perdamaian Kawasan

Adapun TKMPP mengadakan rapat koordinasi secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan.

Ketua TKMPP melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Presiden RI setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu, jika dipandang perlu.

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas TKMPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Luar Negeri RI. (nma)