Kepala BNPB Sambangi Menko Polkam Bahas Karhutla di 6 Provinsi Prioritas

Jakarta, IDM – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyambangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta.

Kehadiran Suharyanto langsung disambut hangat oleh Menko Polkam, Djamari Chaniago, yang belum lama ini dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Djamari mengaku pertemuan ini seperti “mendahului jadwal”, karena sejatinya ia tengah merancang kunjungan ke kementerian/lembaga di bawah koordinasinya, termasuk BNPB.

Baca Juga: Hari Pertama Kerja, Menko Polkam Djamari Kunjungi Menhan Sjafrie

“Terima kasih sudah datang. Sebenarnya saya yang berencana bersilaturahmi ke BNPB, tapi justru hari ini Kepala BNPB yang lebih dulu hadir,” ujar Djamari.

Kepada Djamari, Kepala BNPB memaparkan data bencana 2021–2024. Sebanyak 76 persen kejadian didominasi bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir (5.998 kejadian) dan cuaca ekstrem (4.646 kejadian). Namun sorotan utama pertemuan kali ini adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di enam provinsi prioritas.

Dasar penanganan karhutla sendiri mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Kemenko Polkam Nomor 29 Tahun 2025.

Baca Juga: Kemenko Polkam Tegaskan Komitmen Perkuat Indeks Keamanan Laut Nasional

Melalui regulasi tersebut, BNPB memegang peran kunci sebagai penanggung jawab tertib pelaksanaan “Desk Karhutla”, mulai dari operasi darat, operasi udara (heli patroli dan water bombing), hingga modifikasi cuaca.

“Sinergi ini penting agar setiap kementerian dan lembaga bergerak selaras, tidak jalan sendiri-sendiri,” ungkap Suharyanto.

Suharyanto melaporkan, situasi karhutla 2025 di enam provinsi prioritas sejauh ini terkendali berkat kerja sama lintas sektor. Operasi udara, operasi darat, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci keberhasilan.

Baca Juga: Kemenko Polkam: Kemandirian Industri Pertahanan Nasional Jadi Kunci Indonesia Emas 2045

Dengan kondisi yang relatif aman, Kemenko Polkam memutuskan membubarkan Desk dan Satgas Karhutla, dan pengendalian selanjutnya diserahkan kembali ke masing-masing kementerian dan lembaga.

“Pencapaian ini patut diapresiasi, tapi jangan sampai membuat kita lengah,” ucap Menko Polkam.

Suharyanto pun merespons baik pesan Menko Polkam. Terlebih, potensi ancaman ke depan masih ada. Berdasarkan pola fenomena El Nino yang berulang setiap empat tahun (2015, 2019, 2023), peluang cuaca kering ekstrem diperkirakan muncul lagi pada 2027.

“Kami sepakat dengan apa yang menjadi arahan Menko Polkam. Kalau kita tidak bersiap sejak sekarang, risiko kebakaran bisa kembali besar,” tandas Suharyanto. (Ykb)