Kemenko Polkam: Kemandirian Industri Pertahanan Nasional Jadi Kunci Indonesia Emas 2045

Jakarta, IDM - Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa kemandirian industri pertahanan nasional menjadi kunci untuk Indonesia Emas 2045.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesbang, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono dalam Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Industri Pertahanan Dalam Negeri.

Forum tersebut diikuti Kemhan, Kemenperin, BRIN, KKIP, Defend ID, hingga Pinhantannas.

Purwito menerangkan forum banyak membahas soal tantangan global yang semakin kompleks, termasuk fenomena BANI (Brittle, Anxious, Non-Linear, Incomprehensible).

Baca Juga: Presiden Prabowo Memberi Penganugerahan Pangkat Istimewa Kepada Djamari Chaniago dan Ahmad Dofiri

Kemandirian industri pertahanan nasional dinilai menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan negara dan mencapai visi Indonesia Emas 2045.

“Kemandirian dalam pengadaan Alpalhankam adalah kunci utama menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman,” ujar Purwito.

Pasalnya, saat ini Indonesia masih ketergantungan terhadap alutsista impor walaupun industri dalam negeri terus berkembang.

Baca Juga: Kemenko Polkam Tegaskan Komitmen Perkuat Indeks Keamanan Laut Nasional

Stagnasi anggaran pertahanan yang masih sekitar 0,8% PDB. Tantangan penerapan TKDN dan beban pajak terhadap industri pertahanan tier 2. Minimnya dukungan riset dan pengembangan (R&D).

Terpisah, Dirjakstra Kemhan Brigjen TNI Nur Wahyu Widodo menekankan pentingnya ekosistem industri pertahanan sebagaimana tertuang dalam Jakum Hanneg 2025–2029 dan Permenhan No. 12 Tahun 2023.

Sementara itu, Kemenperin menyoroti perlunya revisi aturan TKDN, pembangunan SDM, serta insentif bagi sektor maritim, otomotif, dan dirgantara.

Baca Juga: Hari Pertama Kerja, Menko Polkam Djamari Kunjungi Menhan Sjafrie

Dirut Defend ID Joga Dharma Setiawan, mengemukakan roadmap hingga 2045 dengan fokus pada industri pertahanan 5.0 berbasis AI, keamanan siber, dan interoperabilitas.

Menurutnya, perlu ada kebijakan pemerintah untuk mendorong kemandirian industri pertahanan serta lebih berpihak pada pelaku industri dalam negeri, khususnya dalam aspek TKDN, pajak, dan dukungan riset.

“Perlunya dorongan kebijakan yang pro-industri pertahanan dalam negeri agar mampu memenuhi kebutuhan Alpalhankam sekaligus memperkuat kemandirian bangsa,” tandasnya. (Ykb)