TNI-Kemenko Polkam Dorong Integrasi Tata Ruang Pertahanan untuk Perkuat Kedaulatan Bangsa

Jakarta, IDM – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama TNI menegaskan urgensi integrasi tata ruang pertahanan dalam perencanaan tata ruang nasional maupun daerah.

Langkah ini dipandang vital untuk memperkuat kedaulatan serta ketahanan bangsa di tengah dinamika geopolitik global.

Penegasan tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Tata Ruang Pertahanan di Surabaya.

Baca Juga: Kemenko Polkam Tegaskan IDI jadi Instrumen Strategis dalam Pembangunan Politik Nasional

Purwito menekankan ekonomi dan pertahanan tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan nasional.

“Ekonomi nasional adalah fondasi kemandirian bangsa, sementara pertahanan negara menjadi perisai keberlanjutan pembangunan. Tanpa pertahanan yang kuat, ekonomi tidak akan memiliki ruang aman untuk tumbuh,” ujarnya.

Ia menambahkan tata ruang kini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan instrumen strategis pertahanan negara, sehingga integrasi tata ruang pertahanan menjadi kebutuhan yang tak bisa ditunda.

Rakornas yang digelar secara hybrid ini mempertemukan pemerintah pusat, daerah, dan TNI untuk memperkuat sinergi lintas sektor.

Beberapa isu turut mengemuka, termasuk rendahnya sosialisasi Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) serta minimnya pelibatan komponen pertahanan dalam penyusunan tata ruang daerah.

Kepala Badan Kesbangpol Jawa Timur Eddy Supriyanto yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur, menekankan pentingnya keseimbangan antara pertahanan dan ekonomi.

“Pertahanan yang kuat memberikan ruang aman bagi ekonomi. Sebaliknya, ekonomi yang tangguh menyediakan sumber daya bagi pertahanan,” katanya.

Baca Juga: Dorong Kemandirian Nasional, Kemenko Polkam Pantau Industri Pertahanan di PT Pindad

Ia menilai tata ruang memiliki nilai strategis ganda sebagai pendorong pembangunan dan penguat sistem pertahanan nasional.

Sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga turut menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor.

Dirjen Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Kartika Listriana menegaskan bahwa laut memegang peran ganda sebagai ruang pertahanan dan sumber daya ekonomi.

Sementara itu, Direktur Wilayah Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksma TNI Anis Rusdiono menekankan setiap aktivitas di kawasan sekitar wilayah pertahanan harus selaras dengan fungsi keamanan sesuai RWP dan RRWP.

Baca Juga: Prabowo Minta Laporan Langsung Menhan Sjafrie hingga Panglima TNI Soal Tambang Ilegal

Dari Kementerian ATR/BPN, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuki Harniati menjelaskan bahwa revisi RTRWN telah memasukkan aspek pertahanan melalui penerapan kebijakan one spatial planning policy.

Adapun pengamat perkotaan Yayat Supriatna menegaskan tata ruang yang terencana dengan baik akan memperkuat daya tangkal bangsa.

Adapun Rakornas ini menandai komitmen bersama pemerintah pusat, daerah, dan unsur pertahanan untuk membangun tata ruang nasional yang terintegrasi, adaptif, dan berdaya tangkal tinggi demi memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ykb)