Sinergi Sipil-Militer di Timur Indonesia Diperkuat, Menko Polkam Tekankan Soliditas Forkopimda

Jakarta, IDM - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyatakan kualitas kepemimpinan daerah tidak semata-mata diukur dari kemampuan menjalankan roda birokrasi, tetapi juga dari ketepatan respons dalam menghadapi persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hal itu disampaikan Djamari saat memberikan arahan kepada para kepala daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) regional Maluku dan Nusa Tenggara.

Djamari menekankan tantangan kepemimpinan saat ini semakin kompleks. Tidak hanya menyangkut tata kelola pemerintahan, tetapi juga bagaimana negara hadir di tengah masyarakat melalui pemimpin-pemimpin daerah yang tanggap, adaptif, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

Baca Juga: Presiden Prabowo di Halim: Stabilitas Nasional Tak Bisa Dipisahkan dari Kekuatan Pertahanan

Menurutnya, dalam situasi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah pusat bekerja keras agar dampak krisis tidak secara langsung menekan kehidupan masyarakat.

Sehingga, Djamari meminta kepala daerah tidak hanya fokus pada indikator pembangunan formal, tetapi juga harus mampu membaca persoalan riil yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari persoalan ekonomi rakyat, keamanan wilayah, pelayanan publik, hingga kebutuhan sosial yang mendesak.

“Pemimpin daerah harus hadir lebih cepat dari masalah itu sendiri. Jangan menunggu situasi membesar. Respons yang cepat, empati yang kuat, dan keputusan yang tepat adalah ukuran nyata dari kualitas kepemimpinan,” tegas Djamari.

Ia menilai, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak.

Baca Juga: Pemerintah akan Anggarkan Dana Signifikan untuk Beli Alutsista Tahun Depan

Menko Polkam juga mengajak seluruh pemimpin daerah menumbuhkan empati sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang sehat, humanis, dan berkeadilan.

Ia juga mengingatkan agar para pemimpin tidak memperlihatkan sikap atau kebijakan yang dapat melukai rasa keadilan publik.

Sebaliknya, pengabdian harus ditunjukkan melalui semangat pengorbanan, keberanian mengambil keputusan untuk rakyat, dan kesungguhan menjaga stabilitas sosial di daerah.

“Berempatilah pada posisi rakyat. Kita dipilih untuk memimpin, maka kewajiban kita adalah hadir dan berkorban untuk kepentingan mereka,” pungkasnya. (Ykb)