Sikapi Eskalasi Timur Tengah, RI dan Qatar Serukan De-eskalasi Konflik

Jakarta, IDM – Pemerintah Indonesia dan Qatar menyatukan suara terkait situasi geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah. Kedua negara mendesak segera dilakukan penurunan ketegangan atau de-eskalasi konflik demi mencegah meluasnya ketidakstabilan di wilayah tersebut.

Kesepakatan ini mengemuka dalam pertemuan Konsultasi Politik Pertama antara Indonesia dan Qatar yang berlangsung di Jakarta, Senin (15/6). Forum tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Muhammad Anis Matta dan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar Sultan bin Saad bin Sultan Al Muraikhi.

Baca Juga: Pemerintah Pacu Modernisasi Pertahanan untuk Perkuat Posisi Indonesia di Asia

Anis menegaskan, Indonesia dan Qatar memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya menghormati hukum internasional dan kedaulatan negara. Penyelesaian segala bentuk perselisihan di panggung global harus mengedepankan jalur dialog dan diplomasi, bukan konfrontasi militer.

"Menanggapi eskalasi terkini di kawasan Timur Tengah, kami memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya de-eskalasi konflik dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Terkait isu Palestina, Indonesia dan Qatar menegaskan kembali dukungan teguh terhadap perjuangan bangsa Palestina, menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza, serta menjamin akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan," ujar Anis, dikutip dari keterangan Kemlu RI, Rabu (17/6).

Baca Juga: RI-Qatar Gelar Konsultasi Politik Pertama, Sepakat Percepat MoU Anti-Terorisme

Anis menambahkan, kedua pihak juga mendorong dimulainya kembali proses politik damai secara konkret. Langkah ini krusial demi mewujudkan kemerdekaan Palestina yang berdaulat penuh berdasarkan Solusi Dua Negara (Two-State Solution), sesuai dengan koridor resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Komitmen perdamaian global ini berjalan beriringan dengan penguatan kerja sama bilateral di sektor keamanan domestik. Sebelum menyepakati sikap politik luar negeri ini, Indonesia dan Qatar juga sepakat mempercepat penyelesaian nota kesepahaman (MoU) penanggulangan terorisme untuk membentengi wilayah kedua negara dari ancaman kejahatan lintas negara.