Presiden Prabowo Pantau Karhutla, 209,78 Hektare Masih Ditangani Tim Gabungan

Jakarta, IDM – Presiden Prabowo Subianto memantau perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Pemantauan dilakukan melalui rapat terbatas penanganan bencana secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9).
Dalam rapat, Prabowo meminta laporan terbaru mengenai kondisi karhutla, terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sekaligus perkembangan penanganan di wilayah Kalimantan dan Sumatra secara keseluruhan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden ingin memastikan perkembangan situasi di lapangan terus terpantau dan langkah penanganan berjalan secara terkoordinasi.
Baca Juga: Pemerintah Konsentrasikan Kekuatan Penanganan Karhutla di Wilayah Berisiko Tinggi
“Pada siang hari ini Bapak Presiden menginginkan laporan terkini dari Bapak Kepala BNPB terkait kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, serta Kalimantan secara keseluruhan, kemudian juga di Sumatra,” ujar Teddy.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan kondisi terkini penanganan karhutla.
Hingga Rabu, sebanyak 209,78 hektare lahan masih dalam proses pemadaman oleh tim di lapangan.
“Kami laporkan saat ini per hari ini terdapat 209,78 hektare yang masih dipadamkan terus. Ini kami ikuti terus hari per hari sehingga kami upayakan setiap hari yang dipadamkan itu besar,” ungkap Suharyanto.
Angka tersebut menjadi bagian dari pemantauan pemerintah terhadap dinamika karhutla yang masih membutuhkan penanganan di lapangan.
Pemadaman terus dilakukan untuk mengendalikan area yang masih terbakar sekaligus mencegah meluasnya kebakaran.
Selain operasi pemadaman, pemerintah juga mempertahankan dukungan berbasis teknologi melalui operasi modifikasi cuaca (OMC).
Menurut Suharyanto, OMC akan terus dilaksanakan setidaknya hingga kondisi musim hujan kembali normal.
Pemantauan Prabowo menjadi penting mengingat karhutla dapat berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga konektivitas antardaerah.
Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Pelaku Karhutla, Korporasi Diproses Hukum
Adapun Rapat turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya dari Istana Merdeka. Sementara Kepala BNPB Suharyanto dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani mengikuti rapat melalui konferensi video.
Pemerintah memastikan perkembangan karhutla terus dievaluasi secara berkala. Pemantauan harian dilakukan untuk mengetahui perubahan kondisi di lapangan sekaligus memastikan area yang masih terbakar dapat segera ditangani.
Dengan masih adanya 209,78 hektare lahan yang berada dalam proses pemadaman, operasi penanganan karhutla di Sumatra dan Kalimantan masih terus berlangsung.
OMC juga dipertahankan sebagai salah satu instrumen pendukung hingga kondisi cuaca memasuki musim hujan secara normal.
Hankam

Nama Dua Prajurit yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter TNI AD
TNI Angkatan Darat memberikan keterangan terbaru terkait kecelakaan Helikopter Mi 17V5 saat melaksanakan operasi pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).
Teknologi

Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia
Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia (Denzinubika) memperkuat kapabilitas operasionalnya dengan menggelar uji fungsi Robot Lidik Nubika di Bogor. Kehadiran teknologi robotik modern ini disiapkan untuk mendukung penyelidikan berisiko tinggi sekaligus meminimalkan ancaman di lapangan.
In Frame

History

Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat
Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pernah mengoperasikan armada udara pemusnah yang ditakuti kekuatan militer barat. Di tengah berkecamuknya dinamika pertahanan dekade 1960-an, barisan jet pembom buatan Uni Soviet disiagakan untuk menjaga kedaulatan maritim nasional dari ancaman kapal perang musuh.































































































