Prabowo Tegaskan Keselamatan Anak Adalah Prioritas Utama MBG

Jakarta, IDM – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa keselamatan anak merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9).

“Kemarin, Bapak Presiden setibanya di Tanah Air langsung memimpin beberapa menteri di Halim untuk mengadakan rapat. Salah satu yang dibahas adalah mengenai Makan Bergizi Gratis,” ungkap Zulhas.

“Setelah dari Halim, semalam masih melanjutkan pembahasan soal Makan Bergizi Gratis. Dan siang ini, atas instruksi dari Bapak Presiden, kami melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang tadi saya sampaikan kepada saudara-saudara,” kata Zulhas.

Baca Juga: Kemenko Polkam Bubarkan Desk dan Satgas Karhutla

Menurutnya, perhatian Prabowo terhadap insiden yang terjadi di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sangat serius.

“Jadi, betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Saya sampaikan, atas petunjuk dan arahan Bapak Presiden bahwa bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan, insiden bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” tegas Zulhas.

Langkah yang ditempuh meliputi penutupan sementara SPPG bermasalah, evaluasi kedisiplinan di SPPG khususnya juru masak, serta sterilisasi peralatan dan perbaikan sanitasi, kualitas air, dan alur limbah.

“Kemudian diperintahkan semua kementerian, lembaga, pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikannya. Kementerian, daerah, lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu, tapi aktif melakukan pengawasan,” paparnya.

Baca Juga: Kepala BNPB Sambangi Menko Polkam Bahas Karhutla di 6 Provinsi Prioritas

Zulhas menambahkan setiap SPPG diwajibkan memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS).

“Memang sertifikat laik higienis dan sanitasi itu syarat. Tetapi setelah kejadian, sekarang mendapat perhatian khusus. Harus, atau wajib hukumnya, setiap SPPG punya SLHS. Harus. Karena kalau tidak ada, nanti kejadian lagi, kejadian lagi. Karena keselamatan anak-anak kita adalah perintah utama,” tuturnya.

Pemerintah juga meminta puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ikut aktif melakukan pemantauan rutin.

Zulhas mengemukakan langkah-langkah ini dilakukan secara terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman. “Semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” tuturnya.

Baca Juga: Kemenko Polkam: Kemandirian Industri Pertahanan Nasional Jadi Kunci Indonesia Emas 2045

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan koordinasi akan berlanjut pada Senin (29/9).

“Besok kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Bapak Menkes yang akan memberikan arahan teknis kepada Kepala Dinas Kesehatan. Juga ada dari BGN,” tuturnya.

Rapat tersebut akan membahas standar sertifikat laik higienis dan sanitasi secara teknis.

“Kami juga akan tindak lanjuti rapat ini pada hari Rabu mendatang untuk mengambil langkah-langkah yang lebih serius,” tandasnya. (Ykb)