Polri Bongkar Mega Korupsi, Menko Polkam Janji Koruptor Diburu Tanpa Pandang Bulu

Jakarta, IDM – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan secara profesional, independen, transparan, dan bebas dari intervensi.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap berbagai perkara dugaan korupsi, pemerintah juga memastikan sinergi antarpenegak hukum terus diperkuat agar agenda pemberantasan korupsi berjalan efektif sekaligus menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.

Ia menekankan pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap seluruh proses hukum yang sedang berlangsung dan menghormati sepenuhnya mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Demokrasi Papua jadi Taruhan, Kemenko Polkam Tancap Gas Kawal DOB

Menurut Djamari, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kewenangan masing-masing institusi, tetapi juga ditentukan oleh kuatnya koordinasi antara Polri, Kejaksaan Agung, serta lembaga penegak hukum lainnya.

"Yang terus kita jaga adalah sinergi dan koordinasi antarinstansi. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman. Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi," tegasnya.

Ia menjelaskan setiap institusi memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang telah diatur oleh undang-undang. Karena itu, penguatan koordinasi menjadi fondasi penting agar seluruh proses penegakan hukum berjalan lebih efektif tanpa tumpang tindih kewenangan.

Menko Polkam juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai spekulasi maupun narasi yang belum terverifikasi.

Menurutnya, informasi yang tidak berbasis fakta berpotensi menciptakan kesalahpahaman, memicu kegaduhan publik, bahkan menghambat proses hukum yang sedang berlangsung.

"Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai konstruksi narasi yang tidak berdasar. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Lebih jauh, Djamari mengemukakan pemerintah menghormati independensi aparat penegak hukum.

Baca Juga: Polri Usut Tiga Kasus Korupsi, Mensesneg Tegaskan Komitmen Presiden Bersihkan Pemerintahan

Seluruh proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan tanpa tekanan ataupun intervensi dari pihak mana pun demi menjaga integritas penegakan hukum.

Menanggapi banyaknya pengungkapan kasus korupsi belakangan ini, Menko Polkam meminta masyarakat melihat fenomena tersebut secara proporsional.

Djamari menilai banyaknya perkara yang berhasil diungkap bukan berarti praktik korupsi semakin meningkat, melainkan menjadi indikator semakin kuatnya komitmen negara dalam membersihkan tata kelola pemerintahan.

Ia menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo memiliki tekad kuat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap praktik korupsi di seluruh sektor.

"Korupsi memang telah lama menjadi tantangan bangsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh,” tegas Djamari.

“Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tambahnya.

Terakhir, Menko Polkam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal agenda pemberantasan korupsi dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, bersikap objektif terhadap setiap perkembangan perkara, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Baca Juga: Kemenko Polkam Bongkar Akar Lemahnya Penegakan Hukum

Ia memastikan Kemenko Polkam bersama seluruh kementerian dan lembaga dalam lingkup koordinasinya akan terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi guna mendukung penegakan hukum yang profesional.

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri melakukan pengusutan tiga perkara dugaan korupsi bernilai besar.

Polri menggeledah kafe dan tempat penukaran uang di kawasan Jakarta Selatan serta rumah di Bogor, Jawa Barat, yang diduga terkait kasus korupsi batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel.

Dari penggeledahan, polisi mengamankan uang tunai dan valas senilai Rp 540 miliar, emas batangan 74 kilogram hingga foto keluarga. Meski telah menggeledah dan menemukan barang bukti serta menyita aset, Polri belum menetapkan tersangka dalam tiga kasus dugaan korupsi besar tersebut.