Menko Polkam Tekankan Penguatan Kawasan Perbatasan sebagai Prioritas Nasional

Jakarta, IDM - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan pembangunan wilayah perbatasan merupakan kewajiban strategis karena menjadi garis terdepan kedaulatan Indonesia.

Hal itu diungkapkan Djamari saat memberikan keterangan pers usai membuka Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 di Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11).

“Perbatasan adalah halaman depan negara. Karena itu, penguatan pembangunan di wilayah ini wajib kita lakukan,” ujar Djamari.

Baca Juga: Presiden Prabowo Serukan Persatuan: Rakyat Perlu Hasil Nyata, Bukan Banyak Bicara

Sebagai Ketua Dewan Pengarah BNPP, Menko Djamari menuturkan rakor ini bertujuan memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga.

“Rakor ini menghimpun dan memperkuat sinergi untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, sekaligus menyelesaikan persoalan yang masih berlarut,” tegasnya.

Ia menjelaskan tiga fokus utama yang dibahas, yakni penegasan garis batas negara, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pengembangan ekonomi masyarakat perbatasan.

“Kita ingin masyarakat perbatasan tidak tertinggal dan tidak terlalu bergantung pada negara tetangga,” tambahnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tekankan Penguatan Ketahanan Nasional Lewat Transformasi Pendidikan

Menko Djamari juga memaparkan perkembangan pembangunan jalan perbatasan yang sudah mendekati penyelesaian.

Di Sumatera dan Kalimantan, tersisa sekitar 52 kilometer dari hampir 2.000 kilometer jalur barat–timur. Sementara di Papua, tinggal 153 kilometer menuju perbatasan dengan Papua Nugini.

“Untuk perbatasan dengan Timor Leste, pembangunan tinggal beberapa kilometer lagi,” papar Djamari.


Ia juga menekankan percepatan pembangunan PLBN di beberapa titik, termasuk di Sebatik yang ditargetkan selesai tahun ini.

Baca Juga: Diplomatic Tour 2025 jadi Pondasi Baru Diplomasi Indonesia di Pasifik

Menko Djamari menyebut pembangunan perbatasan membutuhkan kerja bersama. Menurutnya, BNPP tidak bisa bekerja sendiri. Semua kementerian dan lembaga harus terlibat penuh.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua BNPP, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan pentingnya komitmen nasional.

“Perbatasan adalah wajah bangsa. Kita ingin wilayah ini menjadi beranda depan yang maju untuk menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Mendagri Tito. (Ykb)