Menko Polkam Tegaskan TNI-Polri Kawal Aspirasi ke DPR: Hak Rakyat Dijamin, Jakarta Harus Tetap Kondusif

Jakarta, IDM – Pemerintah memastikan penyampaian aspirasi masyarakat di depan DPR RI akan mendapat pengawalan penuh aparat keamanan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menuturkan kehadiran TNI dan Polri bukan untuk membatasi hak masyarakat menyampaikan pendapat, melainkan memastikan aspirasi dapat disampaikan secara aman, tertib, dan damai.

Hal itu disampaikan Djamari saat melaksanakan jalan santai bersama Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi dan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (27/8).

Kegiatan olahraga bersama itu tidak sekadar menjadi agenda menjaga kebugaran, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat komunikasi dan koordinasi antarpimpinan aparat keamanan menjelang agenda penyampaian aspirasi masyarakat di DPR RI.

Baca Juga: Presiden Prabowo Turun Langsung ke Flores, Pastikan Penanganan Gempa NTT Tak Ada yang Terlewat

“Kebugaran ini yang penting. Pada saat kebugaran fisiknya bagus, maka jalan pikirannya pun akan bagus,” ujar Djamari.

Djamari menegaskan pemerintah menghormati hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Aparat keamanan akan berada di lapangan untuk memberikan perlindungan sehingga aspirasi dapat diterima dan disampaikan kepada para wakil rakyat tanpa gangguan.

“Kita kawal supaya aspirasinya tersalurkan dengan baik, diterima oleh anggota DPR dengan bagus. Kita ingin masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR kita lindungi, kita kawal supaya bulat masuk ke sana dan tidak ada yang mengganggu,” tegasnya.

Baca Juga: Tinjau Penanganan Karhutla di Riau, Presiden Prabowo Tekankan Sistem Pencegahan Permanen

Pengamanan, lanjut Djamari, akan dilakukan melalui sinergi jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya bersama pelbagai unsur masyarakat.

Pendekatan tersebut diarahkan agar penyampaian aspirasi tidak berkembang menjadi gangguan terhadap ketertiban umum.

Djamari mengemukakan keberhasilan pengamanan bukan semata-mata diukur dari kemampuan aparat mengendalikan situasi, tetapi juga dari kemampuan memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tetap terlindungi.

Dengan demikian, ruang demokrasi dapat berjalan beriringan dengan stabilitas keamanan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Gelontorkan Rp200 Miliar untuk Gempa NTT, Perkuat Ketahanan Nasional dan Logistik Bencana

Menko Polkam juga mengimbau masyarakat Jakarta agar tetap tenang dan menjalankan aktivitas seperti biasa.

Seluruh elemen masyarakat diminta ikut menjaga ketenteraman lingkungan serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi atau tindakan yang dapat memicu gangguan keamanan.

Sinergi pemerintah, TNI, Polri, peserta aksi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga Jakarta tetap kondusif.

Pemerintah berharap penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara tertib, damai, dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan pesan masyarakat benar-benar tersampaikan kepada lembaga perwakilan rakyat.