Menko Polkam: Pemerintah Hormati Hak Demonstrasi, Anarkisme Tidak akan Ditoleransi!

Jakarta, IDM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyatakan pemerintah tetap menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Hal itu merespons terkait rencana adanya aksi demonstrasi pada Agustus 2026.

Ia menekankan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi selama dilakukan secara tertib, damai, dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas.

Baca Juga: Update Kebakaran KM Mutiara Sentosa 2: 229 Orang Selamat, 5 Meninggal

"Aksi unjuk rasa tidak ada larangannya. Menyampaikan pendapat adalah hak masyarakat. Yang tidak diharapkan adalah tindakan-tindakan anarkis," katanya.

Djamari bahkan mengutip sikap Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menyampaikan bahwa kritik dari masyarakat merupakan masukan yang diperlukan bagi pemerintah.

"Presiden berulang kali mengatakan kritik itu perlu. Kami meyakini kritik-kritik semacam itu sangat menyegarkan bagi kami. Silakan unjuk rasa, selama dilakukan dengan tertib, tidak mengganggu masyarakat, tidak melakukan perusakan, apalagi pembakaran," ungkapnya.

Baca Juga: Menko Polkam Bongkar Hoaks Demo Agustus, Pemerintah Pastikan Video Viral Tidak Benar

Meski demikian, pemerintah memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk tindakan kekerasan dan perusakan fasilitas publik maupun kantor pemerintahan.

"Kalau sampai terjadi perusakan atau pembakaran seperti masa-masa lalu, itu sudah tidak ada toleransi bagi kami. Ke depan tidak mungkin akan terjadi, kami akan lakukan secara tegas," tandas Djamari.

Pemerintah, kata Djamari, tidak akan memberikan ruang bagi penyebaran hoaks, disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.