Menko Polkam Bongkar Hoaks Demo Agustus, Pemerintah Pastikan Video Viral Tidak Benar

Jakarta, IDM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan video-video yang beredar luas di media sosial mengenai ajakan aksi demonstrasi besar pada Agustus 2026 merupakan informasi yang tidak benar dan berpotensi menyesatkan masyarakat.

Pemerintah memastikan hingga saat ini tidak menemukan indikasi adanya situasi sebagaimana digambarkan dalam video-video viral tersebut.

Djamari menyebut pemerintah bersama TNI dan Polri telah melakukan pemantauan intensif terhadap berbagai informasi yang beredar di ruang digital.

Baca Juga: Jelang HUT ke-81 RI, Menko Polkam Jamin Indonesia Aman dan Terkendali

Berdasarkan hasil pemantauan, video yang ramai dibagikan diduga merupakan rekaman lama yang kembali disebarluaskan dengan narasi baru untuk memicu keresahan publik.

"Video itu saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di tanah air kita ada hoaks-hoaks seperti itu. Mungkin itu terjadi pada masa lalu. Pada saat sekarang ini ke depan tidak ada. Kami sudah bekerja bersungguh-sungguh bersama Pak Panglima dan Pak Kapolri. Sama sekali tidak kita temukan itu," tegas Djamari.

Menko Polkam menilai penyebaran informasi yang menyesatkan sengaja dilakukan untuk membangun persepsi seolah-olah situasi keamanan nasional sedang memburuk.

Pemerintah, kata Djamari, meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi serta mengutamakan sumber-sumber resmi.

Djamari juga memastikan aparat keamanan tengah menelusuri akun-akun media sosial yang diduga menjadi sumber penyebaran hoaks.

Menurutnya, apabila ditemukan unsur pidana dalam penyebaran informasi palsu tersebut, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan hukum secara tegas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga: Bertemu Presiden Prabowo, PM Thailand Siap Perkuat Latihan Militer dan Keamanan Maritim dengan Indonesia

"Kami akan temukan itu. Kalau ada indikasi dan memenuhi ketentuan pelanggaran tindak pidana, kami akan lakukan tindakan secara tegas," ujarnya.

Terkait pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan yang dikaitkan dengan rencana aksi demonstrasi, Djamari memastikan kabar tersebut tidak memiliki hubungan dengan isu keamanan nasional maupun demonstrasi Agustus.

Ia menjelaskan sejumlah pemasangan pagar yang sempat menjadi perhatian publik telah ditangani pemerintah daerah masing-masing karena berkaitan dengan persoalan administratif dan perizinan, bukan sebagai bentuk antisipasi terhadap aksi massa.

"Tidak ada kaitannya dengan kabar-kabar yang digulirkan. Itu adalah kepentingan keamanan mereka sendiri dan pemerintah daerah sudah melakukan penertiban," pungkasnya.