Komitmen Pemerintah Indonesia

Oleh: Nurhidayat Nasution dan Nirmala Maulana Achmad

Jakarta, IDM – Pembahasan mengenai keberlanjutan kerja sama pesawat tempur KF-21 Boramae menjadi salah satu agenda dalam pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Republik Korea Selatan Lee Jae Myung di Istana Kepresidenan Korea Selatan pada 1 April 2026. Sebagai tindak lanjut atas pertemuan tersebut, Indonesia dilaporkan akan mengirim tim teknisi ke Korea Selatan.

“Dalam pertemuan bilateral, salah satu isu yang diangkat memang terkait dengan IF-X, dan Bapak Presiden menyampaikan akan segera mengirim tim, baik yang bersifat teknis maupun engineering,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden.

Ia berujar, masih terdapat sejumlah isu teknis yang perlu dibahas, termasuk perihal spesifikasi pesawat. Selain itu, Indonesia juga berharap memiliki skema pembayaran baru. “Tetapi harapannya, ini akan diselesaikan dengan dikirimnya tim ke sana,” tutur Menko Bidang Perekonomian.

Pertemuan kedua pimpinan pada 2026 bukanlah yang pertama, Prabowo sebelumnya melakukan pertemuan bilateral dengan Lee Jae Myung di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2025 di Gyeongju, Korea Selatan pada 1 November 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden RI juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembahasan proyek pesawat tempur bersama KF-21. Negosiasi, lanjut Prabowo, masih berjalan dan melibatkan pembahasan teknis di antara kedua pihak.

Baca Juga: Langkah Positif untuk Ekosistem dan Kemandirian

“Negosiasi masih berlanjut, dan tentu saja negosiasi selalu bergantung pada faktor ekonomi, harga, dan skema pembiayaan. Jadi, saya rasa para menteri kami akan terus berdiskusi dengan tim Anda, dan tim teknis kami juga akan melanjutkan hal ini,” ucap Presiden Prabowo dikutip dari laman presidenri.go.id.

Ia menambahkan, para menteri Indonesia akan berdiskusi dengan para menteri Korea Selatan untuk proyek KF-21 Boramae. “Karena sifat kerja sama pertahanan ini yang sensitif, saya pikir kita perlu membahasnya secara lebih rinci, mungkin tidak di depan media,” kata Prabowo. Dengan pertemuan tersebut, kelanjutan proyek masih berada pada tahap penjajakan, baik dari jumlah pengadaan yang berpotensi berkurang, menjadi sekitar 16 unit pesawat tempur KF-21 Boramae, maupun skema pembiayaan yang masih dievaluasi.

Kemhan Pantau Perkembangan KF-21

Dua pekan sebelum kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Korea Selatan, kantor berita ‘Negeri Gingseng’ itu, Yonhap News Agency, pada 19 Maret 2026 melaporkan bahwa kedua negara berencana menandatangani kesepakatan ekspor 16 pesawat tempur KF-21 Boramae ke Indonesia.

Mengutip sumber pemerintah Korea Selatan, Yonhap News Agency menyebut bahwa penandatanganan perjanjian ekspor tersebut direncanakan berlangsung dalam kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo ke Korea Selatan. Namun, hingga kunjungan tersebut berakhir, belum terdapat informasi resmi yang mengonfirmasi ihwal realisasi kesepakatan tersebut.

Di tengah berkembangnya informasi itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Kemhan RI Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait mengungkap bahwa belum terdapat kontrak terkait pengadaan KF-21. Ia menambahkan, sampai saat ini proyek KF-21, berikut dengan rencana pengadaan, masih dalam tahap kajian pemerintah. “Belum terdapat komitmen final terkait pengadaan maupun jumlah pesawat sebagaimana yang beredar,” kata Rico dalam pernyataannya kepada redaksi Indonesia Defense Magazine.

Baca Juga: Modernisasi yang Belum Menjadi Kedaulatan: Paradoks Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia

Meski demikian, Kementerian Pertahanan RI memandang setiap perkembangan dalam program KF-21 Boramae sebagai bagian penting dari dinamika kemajuan teknologi pertahanan global. “Tentu ini menjadi perhatian Indonesia sebagai negara mitra dalam program tersebut,” tutur Rico.

Jika kerja sama ini memang terus dilanjutkan, pengembangan KF-21 Boramae berpotensi memberikan sejumlah keuntungan strategis, yang tidak hanya terbatas pada aspek pengadaan pesawat, tetapi juga pelibatan industri pertahanan dalam negeri, yaitu PT Dirgantara Indonesia (PTDI), serta penguatan posisi Indonesia dalam kerja sama pertahanan global.

Dalam konteks tersebut, salah satu fokus yang menjadi perhatian dari kerja sama ini yaitu peluang offset dan alih teknologi yang diharapkan dapat memperkuat kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Sebelumnya, pada 2024, Kemhan RI menyatakan bahwa sejumlah offset dalam proyek ini akan diterima oleh industri pesawat terbang nasional, PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Beberapa bentuk alih teknologi yang menjadi fokus meliputi pembuatan sayap, ekor, tubuh belakang, perakitan sensor hingga perawatan pesawat tempur. Namun, skema offset tersebut sampai saat ini masih dibahas. “Seluruh aspek, termasuk kebutuhan operasional, kesiapan anggaran, skema kerja sama, serta manfaat bagi pengembangan industri pertahanan dalam negeri, masih terus dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah,” kata Rico.

Bagi PTDI, keterlibatan dalam proyek pengembangan pesawat tempur ini tidak hanya dipandang sebagai kerja sama industri pertahanan, tetapi juga peluang untuk meningkatkan kapasitas teknologi dirgantara Indonesia. PTDI berharap dapat terlibat dalam perakitan akhir, uji terbang, sertifikasi hingga maintenance, repair, and overhaul (MRO) KF-21. Lewat pelibatan itu, PTDI berkeinginan untuk membangun fighter jet atau pesawat tempur sendiri.

Baca Juga: Kerja Sama Pesawat Tempur KF-21 Boramae Peluang, Tantangan, dan Kepentingan Nasional

Anggaran untuk KF-21

Salah satu dinamika yang cukup disoroti dalam kerja sama ini terkait dengan kontribusi pembiayaan yang dilakukan oleh Indonesia. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan bahwa penganggaran dana untuk KF-21 belum dibahas lebih lanjut dengan Kemhan RI.

“Yang itu belum ke saya, jadi saya belum tahu. Harusnya sih bisa jalan terus (proyek KF-21), tapi mereka (Kemhan RI) belum minta ke saya. Jadi tidak tahu,” kata Purbaya saat menjawab pertanyaan Indonesia Defense Magazine (IDM) di Base Ops Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 18 Mei 2026.

Namun, yang jelas, pemerintah akan menambah anggaran untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) pada tahun depan. “Tahun depan kita anggarkan juga cukup-cukup signifikan. Tapi kalau Anda tanya jumlahnya kan rahasia juga. Tapi akan kita perkuat terus (pertahanan) darat, laut, dan udaranya. Saya kan bagian bayar saja,” kata Purbaya.