TNI Perkuat Fondasi Implementasi MBG

Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) dan pengamat pertahanan

Jakarta, IDM – Keterlibatan TNI dalam program MBG menandai babak baru peran TNI dalam mendukung agenda strategis nasional. Setelah setahun program ini berjalan, MBG tidak hanya menguji kapasitas logistik serta organisasi TNI, tetapi juga membuka ruang evaluasi.

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) sekaligus pengamat pertahanan, Khairul Fahmi menilai, pelibatan TNI dalam MBG hanya dapat dipahami secara tepat jika diletakkan dalam desain besar pemerintahan Prabowo–Gibran. Menurutnya, MBG bukanlah program karitatif semata, melainkan bentuk intervensi negara pada fondasi paling dasar ketahanan nasional. Negara, lanjut Fahmi, tidak dapat bicara tentang pertumbuhan ekonomi, daya saing, apalagi pertahanan, jika kualitas biologis rakyatnya rapuh.

Dalam desain tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) memegang peran sebagai leading sector yang mengatur kebijakan, standar, dan mutu gizi, sementara TNI berperan memperkuat implementasi di lapangan. Dengan pembagian tersebut, identitas MBG sebagai program sipil tetap terjaga.

Tantangan utama MBG, lanjut Fahmi, bukan terletak pada aspek teknis memasak, tetapi pada skala, konsistensi, dan keamanan pangan. Masalah distribusi, perbedaan tipologi daerah, ketimpangan kapasitas dapur, hingga standar higienitas yang belum merata adalah tantangan yang membutuhkan kapasitas logistik negara.

“Nah, TNI mengisi celah itu. Struktur teritorialnya yang merata menjadikan TNI mampu menjalankan peran akselerator untuk memastikan bahwa anak-anak di kawasan sulit, tertinggal, dan terluar bisa mendapat layanan yang sama dengan anak-anak di perkotaan,” jelas Fahmi dalam keterangannya kepada Indonesia Defense Magazine.

Baca Juga: Setahun Program MBG Jejak TNI dari Dapur hingga Distribusi

Kemudian, sejumlah insiden keracunan yang terjadi di sejumlah titik menjadi pengingat seriusnya tantangan food safety. Menurut Fahmi, pangan yang tidak aman sama berbahayanya dengan ketiadaan pangan itu sendiri. Karena itu, penguatan kualitas dapur dan sistem pengawasan menjadi bagian penting dari evaluasi program.

Ia mengapresiasi langkah TNI mengirim sejumlah personel dapurnya untuk mengikuti pelatihan manajemen dapur di militer di Singapura. Pelatihan tersebut, kata Fahmi, bukan soal kemampuan memasak, melainkan peningkatan kapasitas pengelolaan dapur skala besar, termasuk rantai higienitas, efisiensi produksi massal, dan standarisasi logistik.

Fungsi Perbantuan, Bukan Komando

Keterlibatan TNI dalam program MBG sejak awal telah memunculkan beragam tanggapan publik. Sejumlah pihak menyoroti potensi perluasan peran militer ke ranah sipil atau mempertanyakan sejauh mana batas kewenangan TNI dalam program tersebut.

Fahmi menilai, kekhawatiran perihal kaburnya batas sipil-militer merupakan hal yang wajar jika ditinjau dari sejarah perjalanan bangsa ini. Namun, dalam desain MBG, ia melihat bahwa TNI hanya memainkan fungsi perbantuan, bukan fungsi komando. Kendali kepemimpinan tetap sepenuhnya berada di tangan BGN. Sebagai otoritas, BGN yang menentukan standar, mengatur mutu, menetapkan kerangka implementasi, dan memegang akuntabilitas publik. TNI jelas tidak mengambil alih, tetapi memperkuat fondasi implementasi.

“Saya kira yang perlu dihindari bukan pelibatan TNI, melainkan ketergantungan yang tidak proporsional. Pemerintah harus tetap memperkuat kapasitas sipil terutama di daerah, seperti dinas pendidikan, badan pangan, dinas kesehatan dan lainnya, agar beban implementasi tidak terus-menerus bertumpu pada struktur teritorial,” jelas Fahmi.

Baca Juga: Kepala Biro Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait: Pengiriman Pasukan tetap Dilanjutkan

Ia menambahkan, batas sipil-militer dalam implementasi program MBG dapat dijaga dengan memastikan jalur komando harus vertikal dalam ranah sipil, mulai dari BGN hingga satuan pelaksana. Di luar itu, peran TNI ditempatkan pada lapisan back end. “Misalnya, untuk mempercepat distribusi, menghadapi tantangan geografis, atau menangani hambatan logistik. Dengan model ini, TNI tidak pernah berada pada posisi mengambil alih peran birokrasi atau pelayanan sosial,” sambung Fahmi.

Kemudian, sorotan publik juga menyen - tuh dampak keterlibatan TNI terhadap profesionalisme mereka sebagai instrumen pertahanan negara. Fahmi berpandangan, selama peran TNI dibatasi sebagai pendukung, keterlibatan dalam MBG tidak mengganggu profesionalisme mereka. Menurutnya, desain pelibatan TNI saat ini sudah berjalan sejalan dengan arah Presiden Prabowo yang ingin membangun negara kuat berbasis fondasi manusia dan logistik yang kokoh. Dengan kata lain, peran ini tidak menggerus profesionalisme, tetapi justru memperkuat kompetensi strategis TNI.

“Satu hal yang sering dilupakan publik adalah bahwa OMSP (Operasi Militer Selain Perang) adalah bagian dari tugas sah TNI. Dukungan logistik nasional, penyaluran bantuan, pengamanan jalur distribusi, dan pemetaan sosial adalah kompetensi yang sangat relevan untuk memperkuat kapasitas pertahanan modern,” jelas dia.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan TNI justru menjadi sarana bagi penguatan kapasitas TNI dalam hal koordinasi lintas instansi, perencanaan logistik, dan respons cepat terhadap kendala lapangan. Keseluruhan hal tersebut dapat memperkuat kemampuan mobilisasi, koordinasi, serta disiplin operasional.

“Namun untuk satuan tempur mestinya tidak diganggu karena dukungan ini sebaiknya berada pada struktur teritorial dan satuan pendukung, bukan pasukan inti tempur. TNI juga tetap harus berhati-hati agar alokasi personel harus proporsional, jadwal latihan satuan harus tetap terjaga, dan fokus pertahanan tidak boleh tergeser,” imbuh dia.

Baca Juga: Lintas Matra dengan Satu Misi: Implementasi Dukungan TNI dalam Program MBG

Struktur Teritorial TNI

Salah satu aspek yang dapat dimaksimalkan dari TNI dalam implementasi program ini yaitu struktur teritorial, yang menurut Fahmi telah menjadi kekuatan unik bagi Indonesia. Melalui struktur tersebut, TNI dapat menjangkau wilayah sulit, memastikan keamanan distribusi, membangun dapur besar di wilayah tertentu yang diperlukan, dan merespons hambatan geografis atau bencana. Dalam konteks tersebut, struktur teritorial menjadi kekuatan negara, bukan pengganti kapasitas sipil.

“Tidak ada instansi lain yang memiliki jaringan hingga ke desa-desa terpencil, pesisir terluar, dan pedalaman. Namun pemanfaatannya tidak boleh mengubah karakter MBG sebagai program sipil. Karena itu, peran TNI utamanya harus ditempatkan pada fungsi teknis dan logistik, bukan administratif atau pelayanan,” tutur dia.

Selain struktur teritorial, pelibatan TNI dalam program ini juga dapat ditinjau dari sisi hulu dan hilir. Di sisi hulu, dijelaskan Fah - mi, MBG dapat menciptakan permintaan pangan strategis yang besar dan stabil. TNI dapat terlibat di sini, misalnya melalui batalion-batalion teritorial pembangunan. Dengan langkah tersebut, produksi lokal dapat diperkuat, ketergantungan impor dapat dikurangi, dan kedaulatan pangan ditingkatkan.

Sementara itu, di sisi hilir, dukungan TNI bisa membantu memastikan bahwa ketahanan pangan tidak berhenti di gudang, tetapi benar-benar sampai ke piring anak-anak. “Di sinilah MBG berfungsi sebagai rekayasa ketahanan nasional, dan TNI adalah jaring pelengkap dan pengaman, bukan pengendali,” pungkas Fahmi. (Nurhidayat Nasution dan Yuli Ari)