Kerja sama Indonesia-Amerika Serikat: Di Balik Wacana Pembangunan ‘Bengkel’ Pesawat Hercules di Bandara Kertajati

Kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) berperan penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan misi. Dalam konteks ini, keberadaan fasilitas MRO (maintenance, repair, and overhaul) menjadi faktor yang krusial. Sejalan dengan itu, terdapat wacana pembangunan fasilitas MRO pesawat angkut militer Hercules di Indonesia. Wacana tersebut dipandang sebagai salah satu opsi untuk memperkuat kapasitas pemeliharaan alutsista sekaligus industri pertahanan nasional.

Jakarta, IDM – Dalam rapat kerja bersama 2026, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap adanya tawaran dari Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth agar Indonesia menjadi pusat fasilitas MRO (maintenance, repair, and overhaul) pesawat angkut militer C-130 Hercules untuk kawasan Asia. “Dia (Pete Hegseth) menawarkan dan ini tidak ada di negara ASEAN. Dia menawarkan, ‘Bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami?’,” kata Sjafrie.

Ia kemudian melaporkan tawaran tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Presiden selanjutnya meng-instruksikan agar Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dipersiapkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas tersebut. “Saya lapor (ke) Bapak Presiden, beliau katakan, ‘kasih Kertajati’. Nah kita sedang bekerja untuk itu,” tutur Menhan Sjafrie.

Pemilihan Bandara Kertajati dilatarbelakangi oleh ketersediaan lahan yang luas serta infrastruktur pendukung penerbangan yang dinilai memadai untuk menunjang pengembangan fasilitas pemeliharaan pesawat. Dalam laman resminya, Bappenas menjelaskan bahwa Bandara Kertajati memiliki infrastruktur mumpuni, namun utilisasinya baru mencapai 6,42 persen. Dengan landasan pacu 3.000 meter dan terminal kargo seluas 90.000 meter persegi, ini menjadi peluang besar jika dikembangkan secara strategis.

Kementerian Pertahanan Susun Konsep MRO

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan RI (Karo Infohan Setjen Kemhan RI) Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait rencana pengembangan fasilitas MRO di Bandara Kertajati. “Kalau level deal belum, masih dalam tahap pembahasan,” kata dia.

Rico menjelaskan, pemerintah pada prinsipnya masih merencanakan dan mematangkan konsep pengembangan ekosistem kedirgantaraan nasional di kawasan Kertajati. “Sedang berproses, semoga satu sampai dua tahun ke depan sudah didapatkan tahapannya,” ujar Rico.

Baca Juga: Modernisasi yang Belum Menjadi Kedaulatan: Paradoks Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia

Pembahasan tersebut dilakukan Kemhan bersama dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait lainnya. Karo Infohan menegaskan, seluruh proses pembahasan tetap mengedepankan kepentingan nasional, kedaulatan Indonesia, kesiapan operasional TNI, serta pelibatan industri dalam negeri sesuai kapasitas dan kebutuhan yang ada.

“Berbagai aspek teknis, model kerja sama, tahapan pembangunan, maupun pengelolaan operasionalnya masih terus dimatangkan dan belum ada keputusan final yang bersifat operasional,” tutur Rico.

Seiring dengan proses tersebut, pengembangan Bandara Kertajati akan dilakukan secara bertahap dan diarahkan untuk mendukung Indonesia sebagai hub pemeliharaan Hercules di kawasan Asia, sejalan dengan upaya penguatan kemandirian industri pertahanan dan dukungan logistik penerbangan strategis nasional.

Konsep Sustainable Aerospace Park

Pemerintah menginginkan konsep yang lebih luas, yakni sustainable aerospace park di kawasan Kertajati. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan Taufanto dengan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Febrian Alphyanto Ruddyard di Kemhan RI, Jakarta, pada 25 Mei 2026.

Konsep tersebut mengombinasikan MRO pesawat komersial dan militer, yang diharapkan dapat memperkuat industri kedirgantaraan nasional, meningkatkan kapasitas pemeliharaan dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan dan industri pertahanan nasional.

Kemhan dan Kementerian PPN/Bappenas saat ini sedang mematangkan cetak biru atau blueprint teknokratis serta pola pengelolaan asetnya. Selanjutnya, pemerintah akan menggelar rapat koordinasi lanjutan yang lebih intensif bersama kementerian teknis, jajaran TNI Angkatan Udara (TNI AU), dan pemerintah provinsi terkait. “Nanti ke depannya ini untuk ke-pentingan nasional kita, memajukan kemandirian pertahanan kita juga, khususnya di bidang pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) matra udara,” kata Brigjen TNI Rico.

Peluang dan Tantangan

Pengembangan Bandara Kertajati dengan konsep Sustainable Aerospace Park sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Selain itu, konsep tersebut juga menjadi bagian dari Prioritas Nasional terkait hilirisasi industri dan penguatan sektor padat dan teknologi.

Baca Juga: Bukan Senjata, Ini Musuh Terbesar Prajurit TNI AD Jaga Pulau Seribu Selama 12 Tahun

Dalam sebuah kesempatan pada 21 April 2025, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudi mengungkap potensi besar Bandara Kertajati sebagai pusat industri MRO, hub konektivitas kawasan Rebana, serta bandara hijau kelas dunia. Menurutnya, industri MRO di Indonesia memiliki potensi besar dengan proyeksi pertumbuhan pesawat operasional dari 614 unit pada 2024 menjadi 1.017 unit pada 2033, serta pertumbuhan industri MRO Asia Tenggara sebesar 3,8 persen.

"Kita perlu memperkuat regulasi, mendorong penggunaan MRO dalam negeri, serta menjalin kemitraan strategis global untuk membangun industri kedirgantaraan yang tangguh dan berdaya saing," jelas Menteri Rachmat Pambudy dikutip dari laman Bappenas.

Kendati demikian, ia menyoroti bagaimana Indonesia masih mengha-dapi sejumlah tantangan, di antaranya ketergantungan pada MRO asing yang mencapai 46 persen, keterbatasan sertifikasi internasional, dukungan Original Equipment manufacturer (OEM), dan akses pembiayaan.

Sikap Kabupaten Majalengka

Dukungan kuat terhadap rencana pembangunan fasilitas MRO juga di-sampaikan Bupati Majalengka Eman Suherman. Menurutnya, masyarakat perlu memandang MRO sebagai fasilitas bisnis penerbangan yang dapat menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di sekitar Bandara Kertajati. la meyakini bahwa keberadaan bengkel pesawat akan mendorong meningkatnya aktivitas penerbangan komersial sehingga berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

Eman menyatakan bahwa proyek tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, menggerakkan UMKM, serta menghidupkan sektor perhotelan dan transportasi di sekitar kawasan bandara. Namun demikian, ia secara tegas membedakan antara pembangunan fasilitas MRO dengan pembangunan pangkalan militer. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Majalengka mendukung penuh pembangunan MRO, tetapi tidak sepakat apabila Bandara Kertajati dialihfungsikan menjadi pangkalan militer.

Kemampuan MRO GMF

Berbicara mengenai fasilitas MRO, PT Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia menjadi salah satu entitas yang memiliki pengalaman relevan. Perusahaan pelat merah itu telah memiliki rekam jejak dalam mendukung pemeliharaan dan perawatan pesawat C-130 Hercules milik TNI Angkatan Udara.

Baca Juga: TNI AL Fokus Bangun Postur Pertahanan Laut dan Hidro-Oseanografi di 2027

GMF juga tercatat telah mengantongi sertifikasi dari Lockheed Martin, perusahaan kedirgantaraan Amerika Serikat, atas kapasitas perawatan pesawat Hercules C-130H untuk pekerjaan bongkar mesin (overhaul), perbaikan (refurbishment), dan modifikasi.

Kapasitas tersebut tercermin dalam pemeliharaan dan modernisasi pesawat C-130H TNI AU dengan nomor registrasi A-1315. Pesawat tersebut diserahkan GMF kepada Kemhan dan TNI AU pada Maret 2023. Dalam laman resminya, GMF menjelaskan, modernisasi pesawat dilakukan selama 13 bulan dan mencakup penggantian Center Wing Box (CWB) dan beberapa item struktur pesawat. Melalui program penggantian CWB, usia pemakaian pesawat C-130H dapat diperpanjang hingga 20 tahun ke depan.

Sebulan berselang, GMF dan TNI AU kemudian sepakat menjalin kerja sama pemeliharaan pesawat C-130 Hercules pada April 2023. Kerja sama tersebut meliputi transfer teknologi, peningkatan kemampuan personel pemeliharaan, pembaharuan publikasi teknik, service bulletin, Airworthiness Directive/Service Buletin (AD/SB), dukungan suku cadang, serta fabrikasi tools.

Kerja sama tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan GMF terhadap kesiapan operasional armada Hercules TNI AU yang hingga kini masih berjalan. Direktur Utama PT GMF AeroAsia Andi Fahrurrozi mengungkap bahwa pihaknya masih berfokus mengerjakan pemeliharaan sejumlah pesawat C-130 TNI AU. “Saat ini, kami GMF masih fokus mengerjakan project-project dari Kemhan. Ada empat pesawat C-130 saat ini yang kami kerjakan di hanggar GMF Cengkareng,” jelas Andi saat dihubungi Indonesia Defense Magazine.

Dengan pengalaman dan kemampuan tersebut, GMF menjadi salah satu entitas yang dilibatkan dalam pengembangan fasilitas MRO di Bandara Kertajati. Apabila terealisasi, PT GMF AeroAsia akan menjadi operator utama dan menjadikan fasilitas ini sebagai hub MRO Hercules terbesar di kawasan Asia. “Kami siap karena capability sekarang sudah sampai yang paling tinggi,” tegas Andi.

Meski demikian, hingga saat ini pembahasan soal mekanisme proyek tersebut masih pada tahap perencanaan dan belum terdapat keputusan final mengenai skema kerja sama ataupun implementasi operasional. “Dari meeting terakhir di Bappenas, antara Bappenas, Pothan, TNI AU, GMF, dan BIJB masih membahas mengenai peruntukan saja. Aerospace Park yang program GMF dengan BIJB tetap berjalan,” jelas Andi. “Semua masih menunggu kepastian rencana pemerintah dengan adanya berita mengenai pusat MRO C-130 di Kertajati,” pungkasnya. (Nurhidayat Nasution, Yuli Ari, dan Nirmala Maulana Achmad)