Penyempurnaan Komando Operasi di Papua: Optimalisasi Komando dengan Operasi Tempur dan Pendekatan Teritorial

Komando operasi di Papua sedang dalam proses penyempurnaan. Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa Komando Operasi Habema yang akan memimpin operasi insurgensi TNI di Bumi Cenderawasih. Namun, dalam operasi insurgensi, fokus komando operasi dan satuan harus berpikir soal cara memenangkan hati dan pikiran masyarakat.

Jakarta, IDM – Kemampuan teritorial, tempur, dan intelijen, menjadi tiga hal utama yang perlu dimiliki komando operasi di Papua. Setidaknya itu yang menjadi keinginan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam arahannya saat upacara penghargaan kenaikan pangkat luar biasa terhadap 115 personel TNI dari Satuan Tugas Rajawali dan Komando Operasi Habema di markas Koops Habema, kompleks Batalion Infanteri 754/Eme Neme Kangasi, Kuala Kencana, Mimika, Papua Tengah, 2 Januari 2026.

“Komando operasi yang ada di Papua akan kita sempurnakan agar menjadi komando operasi yang andal dan komando operasi yang mempunyai kapasitas teritorial, tempur, dan intelijen serta administrasi,” tutur Sjafrie.

Sjafrie menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui penyempurnaan komando operasi di Papua. Proses penyempurnaan itu akan dimulai tahun ini. “Tahun 2026 ini kita segera. Tidak ada lagi waktu menunggu, kita harus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas komando operasi yang ada di sini, termasuk yang ada di perbatasan,” kata Menhan RI.

Sjafrie menekankan, tidak ada jalan lain bagi Indonesia, selain terus meningkatkan kemampuan pertahanan di daerah operasi. Sebagai menteri pertahanan, ia juga akan bertanggung jawab dalam mendukung kebijakan anggaran pertahanan dan terus mengikuti pembangunan kekuatan di Papua.

Belakangan, operasi di Papua menunjukkan catatan progresif. Pada kurun waktu Oktober hingga November 2025, TNI lewat Koops Habema berhasil menguasai markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) di tiga lokasi.

Baca Juga: TNI Perkuat Fondasi Implementasi MBG

Dalam Operasi Kinetik 2.16 pada 5 Oktober, Satuan Tugas Rajawali III melaksanakan penindakan di Kampung Wunabunggu, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan. Operasi ini berhasil menguasai markas OPM Komando Daerah Pertahanan (Kodap) XII Lanny Jaya dan menetralisir tokoh kunci kelompok tersebut, dalam hal ini Komandan Operasi OPM Kodap XII bernama Mayu Waliya.

Dalam Operasi Badai 2.25 E pada 15 Oktober, Satgas Rajawali II dan Satgas Rajawali III merebut markas Kodap VIII Soanggama pimpinan Undius Kogoya di Kampung Soanggama, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Operasi ini menewaskan 14 anggota OPM.

Kemudian, dalam Operasi Badai Kasuari 2.6 pada 9 November, personel dari Batalion Infanteri (Yonif) 10 Marinir, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka), dan unsur pendukung lain menyergap markas OPM Kodap IV Soraya di wilayah Sungai Wariager, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Operasi-operasi dari satgas dan satuan tersebut di bawah komando Koops Habema. Alhasil, 115 personel mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 2 Januari 2026. Penganugerahan KPLB turut dihadiri Menhan Sjafrie, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letnan Jenderal Bambang Trisnohadi hingga Panglima Koops Habema Mayor Jenderal Lucky Avianto yang juga menjabat Pangdam XXIV Mandala Trikora.

Dalam operasi terbaru, Koops Habema berhasil menguasai markas utama Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XVI Yahukimo dalam patroli keamanan di kawasan Jalan Gunung, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, 22 Januari 2026.

Patroli keamanan itu dimulai sejak Rabu, 21 Januari petang, untuk menindaklanjuti ancaman OPM yang sudah menembak pesawat, kendaraan aparat, dan sipil serta membakar sekolah. Dalam patroli, satgas melakukan infiltrasi ke dua markas, yakni Sisibia dan Yalenang.

Koops Habema mengklaim, dari operasi itu, mereka menewaskan beberapa anggota OPM dari Kodap XVI/Yahukimo, salah satunya merupakan tokoh penting Kodap tersebut.

“Keberhasilan merebut dua markas OPM Kodap XVI/Yahukimo ini menunjukkan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit TNI di medan operasi. Penguasaan Jalan Gunung menjadi langkah strategis untuk memutus ruang gerak dan jalur Logistik OPM serta menjamin keamanan masyarakat di wilayah Yahukimo," kata Mayjen Lucky Avianto.

Keberhasilan operasi-operasi tersebut kemudian dilaporkan Menhan Sjafrie kepada Presiden Prabowo dalam rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, 25 Januari 2026. Rapat tersebut membahas situasi nasional selama lawatan Presiden Prabowo ke Inggris dan Prancis.

"Saya melaporkan bahwa operasi insurgensi yang dilaksanakan di Papua ini meningkat keberhasilannya," ujar Sjafrie.

Kepada Indonesia Defense Magazine (IDM), Sjafrie mengatakan bahwa komando operasi di Papua akan diperbaiki secara organisasi. "Kita tingkatkan kolaborasinya, yang jelas sekarang mereka mengalami peningkatan fasilitas," ujar Sjafrie selepas memberikan pidato ke peserta retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Pusat Kompetensi Bela Negara, Cibodas, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 31 Januari 2026.

Baca Juga: Lintas Matra dengan Satu Misi: Implementasi Dukungan TNI dalam Program MBG

Operasi Teritorial Terus Dilakukan

Selain operasi tempur, TNI juga terus melaksanakan pendekatan teritorial untuk mewujudkan stabilitas keamanan di Papua. Tujuan operasi teritorial adalah terwujudnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

"Supaya masyarakat dapat mematuhi hukum bagaimana caranya? TNI itu melaksanakan pendekatan ke masyarakat melalui pembinaan teritorial," ujar Perwira Bantu I/Perencanaan Program Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Staf Perencanaan (Srena) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Kolonel (Inf) Nuryakin dalam program TNI Menyapa.

Tujuan operasi teritorial selanjutnya adalah mewujudkan kesadaran bela negara, menciptakan daya tangkal, dan menciptakan ketahanan nasional. Melalui operasi teritorial, pertempuran diharapkan dapat dimenangkan dengan pendekatan kemanusiaan.

“Bilamana terjadi sesuatu, masyarakat itu secara sadar tergerak mereka sebagai penentang utama sebelum TNI,” kata Nuryakin mengungkapkan tujuan operasi teritorial.

Nuryakin mengatakan, pendekatan teritorial tidak dilaksanakan seketika, tetapi berkelanjutan dan berkesinambungan. Oleh karena itu, TNI terus berperan dalam kegiatan sosial seperti merenovasi atau membangun fasilitas umum seperti gereja, puskesmas, hingga jalan. TNI juga terlibat dalam upacara adat seperti bakar batu, hingga mengajar anak-anak di Papua.

Lewat operasi teritorial, Nuryakin mengatakan, TNI bisa berperan agar menjadi solusi dari kesusahan masyarakat di Papua. “Ketika kami bisa berbaur, kami bisa merasakan, apa sih yang dirasakan masyarakat,” ujar Nuryakin.

Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, mengatakan, pada prinsipnya arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin adalah penanganan situasi di Papua harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, dengan mengedepankan pendekatan humanis berbasis kearifan lokal.

Strategi yang dikembangkan adalah perpaduan antara soft power dan hard power secara proporsional dan adaptif. Pendekatan kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan relasi aparat-masyarakat terus diperkuat.

“Pada saat yang sama, penegakan keamanan tetap dilakukan secara tegas, profesional, dan terukur terhadap setiap bentuk gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat maupun kedaulatan negara,” ujar Rico kepada Indonesia Defense Magazine (IDM), Sabtu (21/2).

Menhan Sjafrie, kata Rico, ingin komando operasi di Papua lebih diarahkan pada peningkatan efektivitas pengendalian, kejelasan rantai komando, serta respons yang lebih cepat dan adaptif terhadap dinamika dilapangan.

Selanjutnya, pengaturan teknis mengenai struktur komando dan kepemimpinan satuan tugas (satgas) tetap berada dalam ranah Panglima TNI sesuai ketentuan organisasi dan sistem komando yang berlaku.

Baca Juga: Setahun Program MBG Jejak TNI dari Dapur hingga Distribusi

Penyempurnaan komando operasi di Papua merupakan upaya Kemhan RI dalam memperkuat fungsi perencanaan strategis, dukungan administrasi, serta penganggaran agar setiap operasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan prinsip sentralisasi kebijakan pertahanan nasional di Kemhan RI.

Secara khusus, sentralisasi ini juga menyangkut penguatan tata kelola perawatan dan pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam), dukungan logistik pertahanan, serta manajemen rantai pasok agar lebih efisien, terintegrasi, dan akuntabel.

“Dengan sistem yang lebih terpusat di level kebijakan, dukungan operasional di wilayah seperti Papua dapat berlangsung lebih terstandar, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” kata Rico.

Kemhan juga memastikan bahwa seluruh kebijakan tetap berada dalam koridor hukum nasional, serta selaras dengan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sehingga pendekatan keamanan dan pembangunan dapat berjalan harmonis dalam satu orkestrasi kebijakan negara.

“Pada prinsipnya, arahan Bapak Menhan Sjafrie adalah memastikan bahwa seluruh instrumen pertahanan negara bekerja secara solid, profesional, dan terkoordinasi, dengan tetap sensitif terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat Papua,” pungkas Rico. (Nirmala Maulana dan Nurhidayat Nasution)