Kepala Biro Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait: Pengiriman Pasukan tetap Dilanjutkan

Jakarta, IDM – Pemerintah memutuskan tetap melanjutkan pengiriman Kontingen Garuda (Konga) untuk misi UNIFIL. Kepala Biro Infohan Setjen Kemhan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menyatakan, belum ada keputusan untuk menghentikan partisipasi Indonesia.

“Rotasi pasukan tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah direncanakan, dengan tetap menempatkan faktor keselamatan prajurit sebagai pertimbangan utama,” kata Rico dalam wawancaranya bersama Indonesia Defense Magazine (IDM).

Terdekat, Satgas XXIII-S/UNIFIL akan dirotasi karena habis masa tugasnya. “Mei (dirotasi), Mei memang sudah habis (masa operasinya),” kata Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam acara halal bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, 15 April 2026.

Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan Satgas XXIII-T/UNIFIL untuk menggantikan Satgas XXIII-S. Pembekalan terhadap Satgas XXIII-T telah diberikan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan (Dirjen Strahan) Kemhan Mayor Jenderal TNI Agus Widodo di markas Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Jawa Barat, 10 April 2026. Dalam kesempatan itu, Dirjen Strahan menekankan dinamika situasi di Lebanon, mandat PBB, dan rule of engagement (RoE) sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Baca Juga: Indonesia dalam Pasukan Perdamaian di Lebanon, Pasca Gugurnya Tiga Prajurit TNI

“Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen terhadap kontribusi dalam misi perdamaian PBB, termasuk UNIFIL, sebagai bagian dari amanat konstitusi dan peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia,” ujar Rico.

Namun demikian, seluruh kebijakan terkait penugasan pasukan selalu dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan dinamika situasi keamanan di lapangan.

Rico mengatakan, pascainsiden pada 29 dan 30 Maret lalu, pemerintah melalui koordinasi erat antara Kemhan, TNI, dan Kementerian Luar Negeri, telah mengambil langkah-langkah komprehensif, baik di tingkat operasional maupun diplomatik.

“Di tingkat internasional, Indonesia secara aktif mendorong penguatanperlindungan pasukan perdamaian, termasuk melalui inisiasi pernyataan bersama di PBB yang didukung puluhan negara untuk memastikan keselamatan peacekeepers (penjaga perdamaian) menjadi prioritas utama,” kata Rico.

Diketahui, Indonesia menginisiasi Joint Statement on the Safety and Security of Peacekeepers yang didukung oleh negara-negara kontributor pasukan UNIFIL serta sejumlah negara lainnya. Sebanyak 73 negara dan observer PBB telah bergabung dalam pernyataan bersama tersebut.

Joint statement dibacakan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Umar Hadi, dalam media stakeout yang diselenggarakan Indonesia dan Prancis di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, 9 April 2026, yang turut dihadiri oleh perwakilan berbagai negara, antara lain Inggris, Rusia, Cina, Pakistan, Bahrain, Spanyol, dan Malaysia.

Di sisi lain, secara operasional, TNI terus menyesuaikan prosedur pengamanan, peningkatan kewaspadaan, serta memastikan seluruh personel menjalankan tugas sesuai mandat PBB dan rules of engagement yang berlaku.

Baca Juga: Peluang Indonesia Memperkuat Industri Pertahanan Nasional

“Koordinasi dengan UNIFIL dan negara kontributor lainnya juga diperkuat untuk memastikan mitigasi risiko berjalan optimal,” tutur Rico.

Pascainsiden gugurnya tiga prajurit TNI, Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Mayor Jenderal TNI Iwan Bambang Setiawan mendatangi Markas Besar UNIFIL di Naqoura, Lebanon, 7 April 2026. Dalam kunjungan tersebut, Komandan PMPP TNI bertemu Kepala Misi dan Komandan Pasukan UNIFIL Major General Diodato Abagnara untuk membahas situasi operasional pasukan multinasional, koordinasi lapangan, dan mitigasi risiko di tengah meningkatnya eskalasi di kawasan selatan Lebanon. Keduanya mencari langkah strategis untuk menjamin keamanan dan keselamatan Kontingen Garuda.

“Kami membahas penguatan kerja sama, koordinasi, dan cara-cara untuk lebih baik mendukung pasukan penjaga perdamaian di lingkungan yang tidak stabil dan berisiko tinggi,” kata Abagnara.

Kedua pimpinan bertukar pandangan, menyampaikan harapan, dan menghimpun berbagai masukan, sekaligus meningkatkan kohesi dalam pelaksanaan misi perdamaian global. “Kedua pihak menekankan pentingnya langkah-langkah yang terukur, perencanaan yang matang, serta pelaksanaan yang profesional dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah misi,” tulis siaran pers PMPP TNI. (Nurhidayat Nasution, Nirmala Maulana Achmad, dan Bunga Permata)