Mantan Kabais Sebut Kasus Penyadapan terhadap Presiden sebagai Tindakan Makar

Jakarta, IDM – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) periode 2011-2013, Laksamana Muda (Purn) Soleman B. Ponto, mengatakan kasus penyadapan yang dilakukan perwira tinggi (pati) Polisi terhadap Presiden Prabowo Subianto mengarah kepada unsur makar.

“Kalau saya sendiri melihat itu sudah makar, bukan indikasi lagi,” kata Soleman Ponto di Jakarta, Rabu (11/11).

Menurutnya, unsur makar dalam tindakan penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama empat pati polisi lainnya karena sasaran utamanya adalah menjatuhkan Presiden, sehingga berpotensi menjadi ancaman terhadap kedaulatan dan pertahanan negara. Perlindungan Presiden dan Wakil Presiden, lanjut Ponto, termaktub dalam Pasal 7 UU TNI.

“Nah, kalau kita sudah berbicara ancaman terhadap kedaulatan negara, maka itu sudah bergeser. Itu sudah kedaulatan negara, pertahanan negara, itu jadi satu. Tugasnya siapa? Ya tugas TNI,” jelas Ponto.

“Ini tembakan langsung ke Presiden, jadi wajib TNI yang masuk,” sambungnya.

Ponto menambahkan, dugaan penggulingan Presiden dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya, seperti penempatan personel Polri di berbagai lembaga, penolakan atas pencabutan MK, munculnya gerakan tandingan, hingga insiden pembakaran rumah dan kantor-kantor polisi.

Kejadian tersebut, disebut Ponto merupakan bentuk pengkondisian agar Presiden terlihat tidak berdaya (lumpuh).

“Lalu ada Indonesia Gelap, lalu ada pembakaran rumahnya Pak Roni, pembakarannya rumah Sri Mulyani, kenapa polisi tidak ada? Pembakaran kantor-kantor polisi, kenapa polisi tidak ada di situ,” kata Ponto.

Kasus penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan ilegal akses yang dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi diungkap pada beberapa waktu lalu. Polisi kemudian telah menetapkan keempat pati polisi tersebut sebagai tersangka.