Penyadapan Presiden Prabowo Terungkap, BIN dan BSSN Bakal Dipanggil Komisi I DPR

Jakarta, IDM – Komisi I DPR RI akan meminta penjelasan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyusul terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Pemanggilan tersebut akan dilakukan melalui rapat kerja tertutup guna mengevaluasi sistem intelijen dan keamanan siber nasional.

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mengatakan kasus ini tidak boleh hanya dipandang sebagai perkara pidana yang penyelesaiannya berhenti pada penindakan terhadap para tersangka.

Menurutnya, dugaan penyadapan yang berlangsung sejak 2025 hingga 2026 menjadi alarm serius bagi sistem perlindungan komunikasi pejabat strategis negara.

"Komunikasi kepala negara adalah salah satu rahasia paling strategis yang dimiliki sebuah bangsa. Kalau komunikasi Presiden bisa disadap dari dalam institusi negara selama lebih dari setahun tanpa terdeteksi, berarti ada yang harus kita benahi bersama dalam sistem kontra-intelijen kita," ujar Oleh Soleh di Jakarta, Rabu (11/11).

Dia menilai, peristiwa itu harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kemampuan deteksi dini dan kontra-intelijen, terutama dalam mengantisipasi ancaman yang justru berasal dari lingkungan internal institusi negara.

Oleh mengingatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menempatkan BIN sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara.

Maka itu, BIN perlu menjelaskan langkah pengawasan, deteksi, serta mitigasi yang dilakukan untuk mengantisipasi dugaan aktivitas penyadapan.

"Ini bukan soal mencari kambing hitam, melainkan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Kami mendukung langkah Presiden yang telah meminta laporan dari Kepala BIN. Kami juga berharap BIN menjalankan fungsi kontra-intelijen untuk menelusuri ke mana saja hasil sadapan itu mengalir," katanya.

Selain BIN, BSSN juga dinilai memiliki peran penting dalam memastikan keamanan infrastruktur komunikasi dan informasistrategis negara.

Oleh mendorong audit menyeluruh terhadap jalur komunikasi Presiden dan pejabat strategis dengan melibatkan BIN, BSSN, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), serta Sekretariat Presiden.

Audit perlu mencakup pemeriksaan perangkat komunikasi, akun digital, jaringan, hingga pengaturan hak akses.

Oleh menegaskan, Komisi I DPR siap mendukung penguatan anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia di bidang intelijen dan keamanan siber.

Namun, penguatan harus disertai mekanisme akuntabilitas dan pengawasan yang ketat.

"Kami tetap menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah. Apa pun motif di balik penyadapan ini, semuanya harus diungkap secara tuntas dan transparan sesuai hukum.

Negara harus memastikan bahwa instrumen yang seharusnya melindungi Presiden dan rakyat tidak pernah lagi berubah menjadi ancaman," tegasnya.