Kasus Adopsi Ilegal 18 Anak WNI, Komisi I DPR Minta Indonesia-Singapura Duduk Bersama

Jakarta, IDM –Komisi I DPR RI mendorong pemerintah Indonesia mengintensifkan diplomasi bilateral dengan Singapura untuk menyelesaikan kasus 18 anak Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok adopsi ilegal.

Anggota Komisi I DPR RI, Taufik R. Abdullah, meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KBRI Singapura tidak hanya mengandalkan nota diplomatik, tetapi juga membangun komunikasi langsung dengan otoritas setempat guna mencari jalan keluar bagi pemenuhan hak-hak anak.

Menurut Taufik, kasus ini membutuhkan pendekatan diplomasi yang lebih konkret lantaran sebagian anak telah memperoleh kewarganegaraan Singapura melalui putusan pengadilan setempat.

Sementara itu, delapan anak lainnya masih menjalani proses pengangkatan.

"Kita menghormati kedaulatan hukum Singapura. Namun, hubungan baik kedua negara harus menjadi modal untuk duduk bersama mencari solusi," ungkap Taufik.

Ia menilai, pemerintah perlu memanfaatkan hubungan bilateral yang selama ini terjalin baik untuk membahas aspek hukum dan kemanusiaan dari kasus itu.

Salah satu langkah yang dapat dioptimalkan adalah mekanisme bantuan hukum timbal balik agar putusan pengadilan Indonesia terkait perkara perdagangan anak dan pemalsuan dokumen dapat menjadi bahan pertimbangan otoritas Singapura.

Taufik mengingatkan pengadilan di Bandung telah menjatuhkan vonis terhadap para pelaku dan membuktikan adanya pemalsuan dokumen.

Dengan demikian, hasil proses hukum di Indonesia semestinya menjadi salah satu landasan penting dalam pembahasan penyelesaian kasus lintas negara.

"Negara tidak boleh berhenti pada pengiriman nota diplomatik. Anak-anak ini adalah Warga Negara kita dan korban kejahatan. Putusan tersebut harus menjadi pijakan bagi langkah diplomasi Indonesia," tegasnya.

Ia juga meminta KBRI Singapura memberikan laporan perkembangan penanganan kasus kepada Komisi I DPR RI secara berkala.

ransparansi diperlukan untuk memastikan setiap anak memperoleh pendampingan, sementara pemerintah dapat memetakan hambatan hukum dan diplomatik yang dihadapi.

Penyelesaian kasus, kata Taufik, tidak cukup hanya berorientasi pada pemulangan anak.

Pemerintah juga harus memastikan hak atas identitas, asal-usul keluarga, serta perlindungan psikologis mereka tetap terjaga.

"Jangan sampai ada satu pun anak yang terlupakan. Setiap nama harus tercatat, keberadaan dan kondisinya harus diketahui," pungkasnya.