Presiden Prabowo Evaluasi Pemulihan Pascabencana Sumatra, Pastikan Rehabilitasi Berjalan hingga 2028

Jakarta, IDM -Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, untuk mengevaluasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Evaluasi dilakukan guna memastikan seluruh program pemulihan berjalan sesuai rencana sekaligus mengantisipasi potensi bencana susulan di wilayah terdampak.

Rapat tersebut secara khusus membahas progres pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang dibentuk Presiden Prabowo untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, selaku Ketua Pelaksana Satgas, mengatakan Presiden ingin mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan penanganan pascabencana.

“Beliau ingin mengetahui progres penanganan bencana pascabencana di Sumatra karena sudah dibentuk oleh Beliau satu Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi pascabencana Sumatra yang meliputi tiga provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ujar Tito.

Tito menjelaskan, bencana tersebut memiliki dampak yang sangat luas karena melanda 53 kabupaten/kota dan 4.533 desa/kelurahan.

Lebih dari 2,1 juta warga terdampak hingga harus meninggalkan tempat tinggal mereka.

Menurut Tito, skala dampak bencana jadi salah satu yang paling luas dalam pengalaman penanganan bencana yang pernah dihadapinya.

“Bagi saya pribadi, jujur yang pernah saya alami ini adalah salah satu dampak yang terluas.

Tiga provinsi dan itu mengakibatkan terjadinya pengungsian, displacement istilahnya, people displacement 2,1 juta orang lebih,” ungkapnya.

Selain menyebabkan pengungsian massal, bencana juga mengakibatkan kerusakan lebih dari 184 ribu rumah, 4.922 fasilitas pendidikan, 954 fasilitas kesehatan, dan 1.593 fasilitas ibadah.

Kerusakan juga terjadi pada ribuan titik jalan dan jembatan. Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi hingga 2028.

Rencana mencakup 11.520 kegiatan dengan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp100,67 triliun selama tiga tahun.

Program pemulihan meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sungai, sekolah, rumah warga, serta pemulihan sektor pertanian dan perikanan.

Di sisi lain, pemerintah mencatat sejumlah perkembangan positif dalam pemulihan layanan dasar.

Seluruh 87 rumah sakit terdampak telah kembali beroperasi. Dari 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 4.823 telah kembali menggunakan bangunan sekolah asal, sedangkan 99 lainnya masih memanfaatkan kelas darurat.

Infrastruktur jalan nasional dan jembatan nasional di tiga provinsi juga telah kembali berfungsi 100 persen.

Pada sektor perumahan, pembangunan hunian sementara telah mencapai 99,84 persen atau sebanyak 20.803 unit.

Pemerintah kini mempercepat pembangunan 57.027 hunian tetap melalui sejumlah skema, termasuk pembangunan di lokasi semula, pembangunan mandori, dan kawasan komunal.

Tito menegaskan, Presiden ingin memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan lancar meskipun prosesnya membutuhkan waktu mengingat luasnya wilayah terdampak.

“Beliau ingin memastikan semua progres yang sudah terlaksana betul-betul berjalan lancar. Kami sudah sampaikan tadi, tidak mudah karena luasnya wilayah yang terdampak, 53 kabupaten kota dan perlu waktu,” kata Tito.

Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terus berlangsung secara bertahap hingga 2028.