Hadr, Prioritas Militer Yang Tak Boleh Ditunda Indonesia

Jakarta, IDM – Saat bencana besar terjadi, peran Tentara Nasional Indonesia selalu sebagai garda terdepan yang hadir untuk membantu, mengevakuasi, serta menjadi jembatan kebutuhan darurat warga. Dalam bencana besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, misalnya, TNI memastikan bahwa bantuan tidak berhenti di kota besar saja, melainkan menjangkau sampai desadesa terpencil.

Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menganalisis kesiapan TNI dalam menghadapi operasi kebencanaan, pentingnya investasi dalam spektrum HADR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief), hingga pembaruan doktrin OMSP. Berikut petikan wawancara redaksi Indonesia Defense Magazine dengan Khairul Fahmi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Bagaimana Anda melihat kesiapan sumber daya manusia dan alutsista TNI dalam merespons kondisi bencana yang terjadi di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh?

Menurut saya, kesiapan TNI dalam merespons rangkaian bencana di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dapat dikatakan cukup teruji, terutama pada tahap-tahap kritis di 48-72 jam pertama. Pengerahan pesawat angkut besar seperti C-130 dan A400M yang baru bergabung memperlihatkan bahwa TNI memiliki platform strategis yang mampu memobilisasi bantuan dalam jumlah signifikan dalam waktu singkat. Helikopter H225M/Caracal juga terbukti krusial untuk menjangkau wilayah yang terisolasi, dan ini terlihat dari operasi evakuasi medan sulit yang dilakukan dari pangkalan terdekat di Sibolga serta beberapa titik di Sumatra Barat.

Secara sumber daya manusia, dalam dua dekade terakhir, TNI memiliki pengalaman panjang dalam operasi bantuan kemanusiaan, mulai dari tsunami Aceh hingga bencana-bencana besar setelahnya. Karakter dasar personelnya yang terbiasa bekerja dimedan sulit menjadi keunggulan tersendiri. Namun, kesiapan ini masih belum merata di seluruh wilayah. Satuan di pangkalan utama/besar biasanya jauh lebih siap dibanding satuan-satuan regional/bawah yang terbatas logistik dan armadanya. Nah, tantangan terbesar sebenarnya muncul ketika bencana terjadi secara simultan di beberapa provinsi, seperti pekan-pekan terakhir ini. Dalam situasi seperti itu, distribusi alutsista, kemampuan manajemen logistik, dan koordinasi antarmatra benar-benar diuji.

Dengan kata lain, respons TNI sejauh ini efektif, tetapi kapasitas operasional dan logistiknya tetap harus terus diperkuat supaya kecepatan dan jangkauan bantuan bisa tetap optimal ketika bencana terjadi hampir bersamaan di banyak wilayah.

Baca Juga: Respons Sigap Tiga Matra

Merujuk pada kondisi geografis Indonesia yang rentan bencana, apakah dibutuhkan pembaruan doktrin OMSP atau protokol standar bagi TNI? Dan seberapa penting investasi pada kemampuan HADR bagi TNI?

Melihat pola bencana Indonesia yang tidak hanya semakin sering tetapi juga semakin kompleks, saya kira pembaruan doktrin OMSP maupun penyempurnaan protokol baku memang menjadi kebutuhan mendesak. OMSP sudah mengatur dengan baik kerangka pelibatan TNI dalam penanggulangan bencana, tetapi implementasinya sering kali masih sangat bergantung pada pengalaman di lapangan dan inisiatif masing-masing komando. Dalam kasus multi-provinsi seperti Sumatra Barat–Sumatra Utara–Aceh, sangat terasa bahwa kita membutuhkan standar prosedur yang lebih rinci, mulai dari mekanisme perbantuan ke pemerintah daerah, koordinasi dengan BNPB dan BPBD, sampai pola interoperabilitas dengan berbagai kementerian dan lembaga.

Selain soal SOP, masih ada kebutuhan untuk memperkuat aspek legal dan administratif. TNI harus bergerak cepat, tetapi tetap membutuhkan kejelasan mandat agar pengerahan kekuatan tidak menimbulkan problem yuridis atau tumpang tindih kewenangan. Inilah yang membuat revisi atau penyesuaian pedoman OMSP menjadi penting.

Di sisi lain, investasi pada HADR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief) harus dipandang bukan sebagai beban anggaran, melainkan sebagai investasi keamanan nasional. Negara kepulauan yang rawan gempa, tsunami, banjir bandang, dan erupsi gunung api memerlukan TNI yang secara khusus mengembangkan kemampuan mobilisasi cepat, evakuasi medis, transportasi udara–laut, dan dukungan logistik darurat. Banyak negara dengan risiko bencana jauh lebih kecil justru menempatkan HADR sebagai prioritas utama militernya. Indonesia tidak punya alasan untuk menunda.

Menurut Anda, apa indikator keberhasilan OMSP dalam penanggulangan bencana yang seharusnya digunakan publik untuk menilai kinerja TNI?

Salah satu kekeliruan umum dalam menilai peran TNI dalam bencana adalah melihatnya hanya dari jumlah personel atau banyaknya alutsista yang diturunkan. Padahal indikator keberhasilan seharusnya lebih substansial dan berorientasi pada hasil. Publik sebenarnya bisa mengukur kinerja TNI dari kecepatan respons awal, seperti seberapa cepat pasukan, helikopter, atau pesawat angkut mencapai lokasi terdampak pada jam-jam pertama.

Baca Juga: Operasi Militer Selain Perang: Peran Krusial TNI dalam Tanggap Bencana

Selain itu, indikator penting lainnya adalah kemampuan TNI menjangkau wilayah-wilayah yang sulit, terutama desa-desa yang terputus aksesnya. Semakin cepat desa-desa ini terbuka dan terlayani, semakin tinggi kualitas respons. Dari situ dapat dilihat pula seberapa besar kapasitas logistik yang mampu dipindahkan oleh TNI per hari melalui pesawat angkut, helikopter, atau kapal. Kemampuan memindahkan logistik adalah determinan utama dalam mengurangi korban, bukan sekadar keberadaan pasukan.

Yang tak kalah penting adalah dampak langsung terhadap keselamatan warga. Berapa banyak korban yang berhasil dievakuasi, berapa banyak pasien kritis yang ditangani, dan seberapa cepat posko-posko bantuan didirikan dengan koordinasi yang baik antara TNI, BNPB, BPBD, dan relawan. Keberhasilan OMSP juga tercermin dari ketertiban koordinasi sipil-militer. Ketika semua bergerak dalam satu alur operasi tanpa tumpang tindih, hasilnya akan terasa oleh masyarakat.

Apakah TNI perlu melakukan modernisasi alutsista yang berfokus pada operasi kemanusiaan? Jenis alutsista yang seperti apa yang menurut Anda mendesak, helikopter? kapal cepat? kapal induk? atau pesawat angkut?

Modernisasi alutsista untuk kepentingan operasi kemanusiaan menjadi kebutuhan mutlak. Tetapi penting untuk menegaskan bahwa modernisasi ini tidak harus berarti membeli alutsista yang eksklusif untuk HADR, melainkan memastikan bahwa platform yang dimiliki TNI juga dapat dipakai secara optimal untuk operasi non-perang. Dalam konteks Indonesia, prioritas paling mendesak adalah pada pesawat angkut strategis dan taktis. Kedatangan A400M misalnya, telah menjadi game changer karena mampu membawa logistik dalam jumlah besar ke pangkalan-pangkalan yang dekat dengan pusat bencana. Hal serupa berlaku untuk C-130 yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung evakuasi bencana.

Helikopter angkut menempati posisi kedua yang sangat krusial, terutama untuk evakuasi medis, pengiriman logistik, maupun menjangkau daerah-daerah terisolasi. Setiap kali bencana terjadi di wilayah pegunungan atau lembah terjal, helikopter adalah satu-satunya alat yang benar-benar bisa diandalkan. Di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kapal cepat, kapal pendarat, dan kapal serbaguna kecil memiliki peran besar. Kapal-kapal rumah sakit modular juga menjadi investasi yang harus dipikirkan, karena keberadaannya dapat mempercepat penanganan korban dalam operasi bencana besar. Perlu juga ditambahkan kemampuan UAV untuk pemetaan cepat, pencarian korban, maupun relay komunikasi ketika jaringan sipil lumpuh.

Mengenai kapal induk, secara prinsip kapal induk helikopter bisa membantu operasi SAR laut berskala besar. Namun jika dibandingkan dengan biaya akuisisi dan operasionalnya, manfaatnya untuk HADR saya kira masih relatif lebih kecil dibanding investasi pada pesawat angkut, helikopter, kapal pendarat, dan kemampuan medis-lapangan. Jadi untuk konteks Indonesia, prioritasnya jelas armada angkut udara, helikopter, kapal cepat, kemampuan medis, dan sistem komando–kendali-komunikasi darurat.

Baca Juga: Komando Terpadu di Papua: Transformasi Operasi Pasukan Khusus TNI

Apa saja yang perlu menjadi perhatian atau catatan TNI dalam menjalankan tugas-tugas kebencanaan agar lebih efektif dan efisien?

Dalam operasi kebencanaan, efektivitas jelas tidak hanya ditentukan oleh kekuatan alutsista, tetapi juga oleh bagaimana operasi dipimpin dan dikelola. Karena itu, hal pertama yang harus menjadi perhatian adalah memastikan koordinasi sipil-militer berlangsung dalam satu sistem komando yang jelas. Pemerintah daerah dan BNPB harus tetap menjadi pengarah utama, sementara TNI memberikan dukungan terbaik melalui kemampuan mobilitas, logistik, dan tenaga.

TNI juga perlu memastikan bahwa setiap pengerahan kekuatan selalu didukung oleh dasar hukum dan aturan pelibatan yang benar. Ini penting agar tidak ada keraguan dalam operasi, sekaligus menjaga akuntabilitas publik. Penguatan prepositioning logistik juga perlu dipercepat; gudang-gudang pasokan strategis harus tersebar di wilayah rawan bencana agar respons tidak terhambat oleh keterbatasan stok awal.

Dari sisi kesiapan, latihan dan simulasi gabungan lintas lembaga harus dilakukan secara berkala sehingga pola koordinasi dapat berjalan otomatis ketika bencana terjadi. Penggunaan drone, data satelit, dan pemetaan risiko harus menjadi standar baru yang diintegrasikan dalam proses penilaian cepat. Sementara itu, komunikasi publik yang transparan juga berperan besar dalam mengurangi kesimpangsiuran informasi dan meningkatkan kepercayaan.

Terakhir, yang sering luput adalah pentingnya memastikan semua operasi TNI tetap memegang prinsip kemanusiaan, yaitu netralitas, perlindungan sipil, serta perhatian pada kelompok rentan. Semakin humanis pendekatan pasukan di lapangan, maka semakin kuat pula legitimasi TNI di mata masyarakat. (Nurhidayat Nasution dan Yuli Ari)