Reinterpretasi Sishankamrata di Era Perang Siber dan Nirawak

Oleh: Kenzie Sultan Ryvantya, Khairul Fahmi

Jakarta, IDM – Menanggapi kesiapan TNI AD dalam menghadapi modern warfare di domain drone dan siber, General Chairman Komunitas Peduli Hankam, Kenzie Sultan Ryvantya, menyoroti bahwa penerapan konsep perang semesta dalam doktrin Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) kini menuntut redefinisi mendasar terhadap pola interaksi militer-sipil.

“Sebagai doktrin pertahanan khas Indonesia, Sishankamrata berakar kuat dari sejarah perjuangan kemerdekaan—sejajar dengan konsep People’s War di Tiongkok maupun Total People’s Defence di bekas Yugoslavia. Namun dalam peradaban modern, bentuk interaksi ini tidak lagi terbatas pada wacana wajib militer atau pergerakan fisik semata,” ujar Kenzie.

Ia menegaskan bahwa pesatnya perkembangan ruang siber dan teknologi nirawak mewajibkan keterlibatan aktif sektor sipil, khususnya pada ranah inovasi serta produksi industri. Model integrasi ini bukanlah hal baru. Dunia pernah mencatat konsep Arsenal of Democracy milik Amerika Serikat pada masa Perang Dunia II, yang kini bertransformasi menjadi kebijakan kontemporer seperti pesatnya ekosistem drone independen di Ukraina, hingga doktrin Civil-Military Fusion di Tiongkok.

“Di domain siber, peran elemen sipil bahkan sangat krusial dan tidak dapat diabaikan—terbukti dari masifnya manuver kelompok peretas perlawanan seperti Anonymous,” jelas Kenzie.

Baca Juga: Perang Drone dan Siber: Kesiapan TNI AD Menghadapi Modern Warfare

Oleh karena itu, tantangan utama Indonesia hari ini adalah merevitalisasi Sishankamrata: bergeser dari doktrin pertempuran konvensional menuju ruang kolaborasi militer-sipil yang mampu memacu lompatan teknologi siber dan nirawak. Baik melalui kebijakan terpusat (top-down) maupun inisiatif dari bawah (bottom-up), elemen sipil dan militer harus secara aktif berkontribusi meredefinisi doktrin ini.

“Guna mendukung percepatan tersebut, Mabesad maupun Kementerian Pertahanan perlu meningkatkan transparansi anggaran. Akuntabilitas alokasi investasi pada sektor pertahanan siber dan teknologi drone sangat penting agar arah modernisasi militer dapat dievaluasi publik secara objektif. Di saat yang sama, perwujudan konsep Sishankamrata harus diwujudkan lewat perluasan infrastruktur nirawak serta penguatan kualitas sumber daya manusia siber melalui pelatihan terintegrasi,” tegas Kenzie.

Langkah strategis ini menjadi kunci agar transformasi TNI AD tidak hanya berhenti pada pembaruan alutsista fisik semata, melainkan benar-benar mampu membangun kapasitas operasi berbasis teknologi, informasi, dan sistem nirawak yang adaptif terhadap karakter modern warfare.

Pembentukan Satuan Siber di tingkat TNI maupun matra menunjukkan bahwa Indonesia mulai beradaptasi dengan kemajuan peperangan siber. Namun, perlu dipastikan TNI dapat memberdayakan talenta siber—termasuk generasi muda—melalui capacity-building, infrastruktur pendukung, dan alokasi anggaran yang memadai. Hal ini penting agar TNI tidak hanya bersikap reaktif, melainkan proaktif mendeteksi dan menangkal serangan siber sesuai dengan semangat doktrin Perisai Trisula Nusantara.

Mengenai peperangan drone, Indonesia menghadapi karakter konflik, geografi, dan kebutuhan yang berbeda dari negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia, sehingga tidak bisa dibandingkan secara sejajar. Meskipun adopsi drone sudah berjalan di ketiga matra TNI, ketersediaan kelengkapan dan sumber daya manusia tetap harus dipastikan agar pelatihan operasi drone tidak bersifat sporadis, jumlah pilot drone mencukupi, serta deployment satuan drone terintegrasi baik di dalam matra maupun lintas matra TNI. Kasus pengerahan kekuatan siber dan drone di Ukraina, Iran, serta wilayah konflik lainnya perlu menjadi referensi nyata bagi para penentu kebijakan maupun publik di Indonesia.

Baca Juga: Komando Terpadu di Papua: Transformasi Operasi Pasukan Khusus TNI

Ekosistem ‘Kill Chain’ dan Laboratorium Transformasi Militer

Sejalan dengan Kenzie, Pengamat Militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, juga menyoroti postur anggaran pertahanan. Ia menilai alokasi nasional saat ini masih dibebani oleh belanja personel, pemeliharaan, serta alutsista tua. Kendati demikian, persoalan utamanya bukan sekadar keberadaan alutsista konvensional, melainkan efisiensi pemeliharaannya. Alutsista dengan biaya perawatan tinggi namun berkesiapan rendah perlu dievaluasi untuk diremajakan, dialihfungsikan, atau dipensiunkan secara bertahap. Sebagian ruang fiskal tersebut harus dialihkan ke kemampuan force multiplier seperti drone pengintai dan serang, sistem counter-UAS, perang elektronika, komunikasi taktis yang aman, serta pertahanan siber.

“Pelajaran dari berbagai konflik mutakhir menunjukkan bahwa drone hanyalah salah satu mata rantai dalam kill chain. Drone baru memberikan dampak maksimal apabila terhubung dengan sistem pengintaian, C2 (Komando dan Kendali), peperangan elektronika, serta kemampuan satuan tempur menindaklanjuti informasi secara cepat,” papar Fahmi.

Dalam menerjemahkan Sishankamrata di era modern, Fahmi menekankan bahwa pelibatan rakyat bukan berarti warga sipil ikut menerbangkan drone bersenjata di lapangan, melainkan mobilisasi seluruh sumber daya nasional. Di ruang siber, hal ini berwujud integrasi antara TNI, kementerian/ lembaga, industri telekomunikasi, kampus, dan komunitas teknologi untuk menjaga infrastruktur kritis. Sementara di domain drone, Sishankamrata diwujudkan melalui pembangunan ekosistem nasional: industri komponen, laboratorium riset, pusat pengujian, dan pelatihan operator.

Membandingkan peta kekuatan kawasan, Singapura dinilai masih memimpin dalam integrasi organisasi, teknologi, SDM, dan doktrin operasi digital. Malaysia relatif sebanding dengan Indonesia. Keunggulan Indonesia terletak pada luas wilayah, jumlah personel, dan potensi komunitas teknologi yang besar. Namun, kunci kemenangan di era ini bukan ditentukan oleh siapa yang memiliki drone paling banyak, melainkan siapa yang mampu mengintegrasikan drone, siber, perang elektronika, AI, dan sistem komando menjadi satu sistem tempur utuh.

Baca Juga: Menakar Anggaran dan Payung Hukum Perang Modern

Sebagai rekomendasi strategis, Fahmi mendorong Mabesad untuk segera membentuk beberapa satuan tempur sebagai laboratorium uji coba transformasi yang dilengkapi ekosistem drone, counter-UAS, komunikasi aman, serta dukungan analisis AI secara utuh sebelum diduplikasi ke satuan lain. Selain itu, teknologi siber dan drone harus dimasukkan ke dalam doktrin, kurikulum pendidikan, serta skenario latihan taktis—termasuk kondisi ketika GPS di-jamming atau markas diserang secara siber.

Kewenangan penggunaan drone juga perlu didorong hingga tingkat taktis agar komandan di lapangan menerima data secara cepat tanpa tertahan lama di markas atas, diimbangi dengan skema pengadaan berorientasi arsitektur terbuka untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Terakhir, ia menegaskan bahwa investasi terbesar justru terletak pada sumber daya manusia, di mana operator drone, analis citra, dan ahli siber diposisikan sebagai kualifikasi tempur utama.

“Pada akhirnya, militer abad ke-21 bukanlah militer yang sekadar memiliki teknologi baru, melainkan organisasi yang mampu belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan lebih cepat daripada perubahan ancamannya,” tutup Fahmi.