Lintas Matra dengan Satu Misi: Implementasi Dukungan TNI dalam Program MBG

Jakarta, IDM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu contoh konkret keterlibatan TNI di luar fungsi ‘tempur’. Melalui peran lintas matra, TNI telah berkontribusi aktif menyukseskan program ini sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia nasional. Ketiga matra TNI mendukung pelaksaan program ini sesuai dengan karakter wilayah, struktur satuan, serta tantangan geografis yang dihadapi di wilayah masing-masing.

Di lingkungan TNI Angkatan Darat, dukungan terhadap MBG diwujudkan melalui pengoperasian 109 titik SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono dalam keterangannya kepada Indonesia Defense Magazine (IDM), 23 Januari 2026 menjelaskan, jumlah dan lokasi SPPG tersebut disesuaikan dengan kebutuhan serta kesiapan satuan di daerah. Seluruh SPPG tersebut dikelola di bawah Yayasan Manunggal Kartika Jaya dan dibangun di atas lahan milik TNI AD.

“TNI AD siap terus mendukung pelaksanaan Program MBG pada tahun-tahun berikutnya. Untuk tahun 2026 ini, pengembangan SPPG TNI AD akan menyesuaikan kebijakan dan target yang ditetapkan oleh Mabes TNI, dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dan kebutuhan di lapangan,” jelas Donny. Sementara itu, TNI Angkatan Laut telah membangun 57 unit SPPG hingga awal 2026. Dari jumlah tersebut, 22 unit telah beroperasi dan melayani sebanyak 59.397 penerima manfaat. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksma TNI Tunggul mengungkapkan bahwa pembangunan SPPG di lingkungan TNI AL akan masih terus berlanjut.

“Tentunya pada tahun 2026 pembangunan SPPG akan terus ditingkatkan, sampai dengan saat ini tercatat 147 SPPG dalam proses tahap pembangunan dan 296 tercatat masih dalam rencana pembangunan,” ungkap Tunggul saat dihubungi redaksi IDM.

Di sisi lain, TNI Angkatan Udara mencatat keterlibatan signifikan dalam pelaksanaan MBG. Keterlibatan tersebut selaras dengan salah satu dari lima prioritas TNI AU, yakni mendukung kebijakan nasional yang memperkuat fondasi pembangunan bangsa, termasuk program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis.

Hingga akhir 2025, dapur SPPG TNI AU telah melayani sebanyak ratusan ribu penerima manfaat. Sejak 6 Januari 2025, sebanyak 51 dapur SPPG telah beroperasi di bawah pengelolaan Yayasan TNI Angkatan Udara. Berdasarkan nota kesepahaman yang diteken Panglima TNI dan BGN, TNI AU diberikan alokasi untuk melakukan pembangunan hingga 500 dapur SPPG.

Baca Juga: Menakar Kesiapan TNI Angkatan Laut Menuju Armada Blue Water Navy

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG di lingkungan TNI AU telah melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menyerap ribuan tenaga kerja. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Udara (Aster KSAU) Marsda TNI Palito Sitorus pada acara Sambung Rasa dengan media massa di Jakarta, 27 November 2025. “Saat ini, TNI AU telah melayani 123.497 orang penerima manfaat, melibatkan 276 UMKM, 23 koperasi lanud, dan menyerap 1.692 tenaga kerja,” jelas Marsekal TNI Tonny.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program, TNI Angkatan Udara juga membentuk satuan tugas (Satgas) MBG TNI AU yang disahkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara. “TNI Angkatan Udara berkomitmen memperkuat ketahanan pangan dan mendukung program Makan Bergizi Gratis. Ketahanan pangan memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas sosial, sementara gizi generasi muda adalah investasi penting bagi kualitas SDM masa depan,” imbuh Tonny.

Peningkatan Kompetensi

Selain pembangunan infrastruktur dan dukungan logistik, TNI juga menaruh perhatian pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan program MBG ini. Dengan penguatan kapasitas tersebut, keterlibatan TNI tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga berorientasi pada peningkatan pemahaman dan profesionalisme dalam pengelolaan makanan yang bergizi.

Salah satu contohnya dapat tercermin dari apa yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat dengan mengirim 34 personelnya untuk mengikuti Institutional Food Management Training atau Pelatihan Manajemen Makanan Institusional di Army Combat Service Support Command (CSSCOM), Singapura, pada 13-18 Oktober 2025.

Pelatihan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan antara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dengan KSAD Singapura pada Juli 2025, yang membuka peluang kerja sama strategis dalam bidang ketahanan pangan dan penguatan program MBG. Kolaborasi ini kemudian diformalkan melalui surat penawaran pelatihan dari Army Attache Republic of Singapore pada 6 Agustus 2025 lalu.

Baca Juga: Kepala Biro Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait: Pengiriman Pasukan tetap Dilanjutkan

Melalui pelatihan tersebut, peserta akan memperdalam manajemen penyediaan makanan bergizi di institusi militer dengan standar internasional, mulai dari perencanaan menu, pengelolaan dapur, keamanan pangan, hingga distribusi makanan. Materi pelatihan mencakup empat pilar utama, yaitu food preparation, food safety, food nutrition, dan food technology, serta kunjungan ke fasilitas pengolahan makanan militer dan komersial di Singapura.

Program pelatihan itu akan dibagi dalam dua tingkat, yakni Master Class untuk Perwira Menengah (Pamen) serta Qualification Training untuk Perwira Pertama dan Bintara. Para peserta juga akan melakukan kunjungan industri ke SATS Catering Centre dan SATS Innovation Hub guna mempelajari teknologi serta inovasi terkini di bidang penyajian makanan bergizi.

Jangkau Wilayah Pelosok

Di balik capaian dan perluasan cakupan penerima manfaat program MBG, pelaksanaan di lapangan bukan tanpa tantangan. Bentang geografis Indonesia yang luas, mulai dari wilayah terpencil hingga kawasan kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Kadispenad Brigjen TNI Donny Pramono.

“Salah satu tantangan yang dihadapi oleh TNI dalam program ini yaitu kondisi geografis di sejumlah wilayah, ketersediaan bahan baku, serta kelancaran distribusi. Namun, tantangan tersebut terus diantisipasi melalui koordinasi lintas instansi, agar program dapat berjalan optimal,” ungkap Donny.

Tidak jauh berbeda, TNI Angkatan Laut juga menghadapi tantangan serupa, khususnya dalam distribusi makanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Selain faktor geografis, perhatian besar juga diarahkan pada pengelolaan dapur sehat (SPPG). TNI dituntut untuk menjaga standar kebersihan dan kualitas gizi yang ketat di dapur-dapur lapangan guna mencegah risiko keracunan makanan.

Baca Juga: Setahun Program MBG Jejak TNI dari Dapur hingga Distribusi

“Meskipun SPPG TNI diklaim aman, menjaga kualitas di tengah volume produksi tinggi (hingga 3.000-4.000 porsi per titik) adalah tantangan tersendiri,” jelas Kadispenal Laksma TNI Tunggul.

Kemudian, tantangan lain terkait dengan ketersediaan dan standar bahan baku. TNI AL, lanjut Tunggul, harus memastikan pasokan bahan pangan lokal (hasil tangkapan nelayan/petani) tersedia secara konsisten dengan kualitas yang sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. “Meskipun menghadapi tantangan tersebut, TNI AL berusaha memanfaatkan potensi lokal untuk menggerakkan perekonomian daerah sembari memastikan penerima manfaat mendapatkan gizi yang baik dan tepat sasaran,” pungkas Kadispenal.

Sementara itu, TNI Angkatan Udara mengantisipasi tantangan geografis melalui optimalisasi kemampuan mobilitas udara, yang menjadi ciri khas mereka. “Upaya yang telah dilakukan TNI Angkatan Udara meliputi mobilitas udara untuk distribusi pangan, pengiriman bantuan ke wilayah terpencil dan terdampak bencana, pemanfaatan lahan untuk pertanian produktif, serta pembangunan sarana pendukung makan bergizi gratis,” jelas Aster KSAU Marsda TNI Palito Sitorus.

Salah satu implementasi konkret dari mobilitas udara tersebut dilakukan pada 17 Februari 2025, ketika TNI AU mendistribusikan 12.100 kilogram atau setara dengan 6.050 porsi makanan bergizi gratis kepada masyarakat di sekitar Pos Sugapa dan Pos Homeyo di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, 17 Februari 2025.

Dalam misi tersebut, TNI AU mengerahkan empat helikopter H225M Caracal asal Skadron Udara 8 Lanud Atang Sendjaja, Bogor, masing-masing dengan nomor registrasi H-2207, H-2208, H-2212, dan H-2213. Pengiriman dilakukan dengan helikopter lantaran wilayah yang dituju merupakan kawasan pegunungan yang sulit diakses melalui jalur darat. (Nurhidayat Nasution dan Yuli Ari)