Kogabwilhan III Harus Pimpin Operasi TNI di Papua

Jakarta, IDM – Operasi yang terjadi di Papua adalah operasi melawan atau kontra insurgensi. TNI dikerahkan untuk mengatasi pemberontak, dalam hal ini Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menggunakan senjata dan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun, dalam hal operasi kontra insurgensi, yang perlu ditekankan adalah kemampuan tidak hanya tempur atau militer. "Yang diperebutkan bukan wilayah, tetapi legitimasi," kata Edna Caroline, Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), dalam wawancaranya bersama Indonesia Defense Magazine (IDM).

Operasi kontra insurgensi dilakukan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat. Operasi harus berbasis populasi seperti yang dilakukan Angkatan Darat Amerika Serikat atau US Army saat melawan Taliban di Afganistan pada 2006. Artinya, masyarakat sekitar, yang menjadi pusat gravitasi, harus dilindungi. "Berdasarkan studi empiris dan secara historis, tidak ada operasi lawan insurjensi yang dimenangkan hanya dengan operasi militer (tempur)," tutur Edna.

Oleh karena itu, seluruh elemen harus dikerahkan - baik sipil maupun militer - dalam operasi. Di banyak negara, lanjut Edna, operasi counterinsurgency dikepalai oleh sipil. Misalnya di Indonesia, pernah ada Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) yang dikepalai Let-nan Jenderal (Purn) Bambang Darmono, seorang pensiunan TNI atau bukan militer aktif.

Dalam konteks operasi kontra in-surgensi, menurut Edna, operasi militer baik operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) - tetap diperlukan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. "(Untuk menunjukkan) bahwa militer bisa menjamin keamanan dari masyarakat dari insurjen (pemberontak). Konsekuensinya, para pembuat kebijakan jangan ambivalen, dan mengatakan tidak ada operasi militer di Papua," kata Edna.

Baca Juga: Penyempurnaan Komando Operasi di Papua: Optimalisasi Komando dengan Operasi Tempur dan Pendekatan Teritorial

Kogabwilhan III Pegang Kendali

Jika berbicara konteks yang lebih kecil, operasi tempur memang perlu dirapikan atau disempurnakan. Edna mengatakan, operasi tempur - yang menjadi bagian dari operasi kontra insurgensi - harus sinergi atau koheren. "Atau secara taktis, harus satu koman-do dengan operasi intelijen, operasi pengamanan, operasi teritorial, dan operasi informasi," tutur Edna.

Namun, apabila berbicara konteks yang lebih luas, yakni operasi kontra insurgensi, diperlukan satu komando pengendalian (kodal) untuk mewujudkan kesinambungan tersebut. Kodal itu sudah ada dalam bentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III.

Komando Operasi (Koops) Habema, kata Edna, berada di bawah Kogabwilhan III. Kemudian, Koops Habema membawahi satuan-satuan manuver yang tugasnya operasi tempur seperti Satgas Rajawali atau satuan-satuan yang sifatnya mobile. Operasi tempur yang dimaksud adalah penindakan dan pertahanan wilayah.

Alur Komando

Komando operasi harus runut setelah operasi penindakan wilayah selesai dilaksanakan. Misalnya, saat TNI berhasil menguasai markas OPM Komando Daerah Pertahanan (Kodap XII) Lanny Jaya di Kampung Wunabunggu, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan, 5 Oktober 2025. Dalam operasi itu, TNI menetralisir tokoh kunci kelompok tersebut, dalam hal ini Komandan Operasi OPM Kodap XII bernama Mayu Waliya.

"Setelah berhasil dikuasai oleh sa-tuan manuver yang ada di bawah Satgas Habema, maka berikutnya giliran penempatan satuan-satuan mobile un-tuk menggandakan satuan yang sebelumnya menguasai markas," ujar Edna.

Dengan bahasa sederhana, setelah operasi tempur rampung lewat Satgas Habema, selanjutnya dilaksanakan operasi teritorial melalui satgas-satgas mobile di Papua. "Yang pertama harus dilakukan tentunya transisi antara operasi tempur dan operasi teritorial, yang berarti harus ada pembangunan pos yang menjadi basis operasi teritorial," kata Edna.

Baca Juga: Lintas Matra dengan Satu Misi: Implementasi Dukungan TNI dalam Program MBG

Pembangunan pos dinilai penting karena sebagai titik kuat untuk melaksanakan operasi teritorial selanjutnya, seperti tahap rehabilitasi. Edna mengatakan, rehabilitasi tidak hanya berupa fisik, tetapi juga menjaga moril masyarakat. "Yang paling rumit adalah memisahkan masyarakat yang OPM dan non-OPM," kata dia.

Operasi teritorial selanjutnya diserahkan ke satuan teritorial seperti Komando Rayon Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), atau Komando Daerah Militer (Kodam). Rantai komando tersebut juga harus disampaikan ke Kogabwilhan III. "Biar mendapat percepatan dan atensi khusus agar wilayah kondusif. Harus ada satu kodal. Kita menanti efektivitas dari Kogabwilhan III karena selama ini memang ada tumpang tindih," ucap Edna.

Lewat Kogabwilhan III, koman-do operasi TNI bisa menyatukan kodam-kodam di Papua yang ada saat ini dari sisi operasi teritorial, intelijen, tempur, hingga informasi. Demikian juga dengan operasi TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan satgas-satgas TNI yang ada.

Otoritas Sipil Harus Dilibatkan

Edna menekankan bahwa operasi kontra insurgensi dilaksanakan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat. Oleh karena itu, otoritas sipil perlu dilibatkan dalam operasi untuk menjamin keamanan, kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. "Operasi militer yang berkualitas sangat penting, tetapi harus ada otoritas pemerintah dari sipil, atau yang bukan aparat keamanan," kata Edna.

Edna mengusulkan ada otoritas sipil di atas Kogabwilhan III dan satgas-satgas Polri untuk koordinasi, bisa Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) seperti era 2011-2014, atau lewat pembentukan satgas militer-sipil.

Kodal TNI, termasuk operasi Ko-mando Operasi Khusus (Koopssus), ada di Kogabwilhan. Sementara untuk operasi non-TNI seperti Satgas Damai Cartenz ada di bawah koordinasi Polri. Dengan struktur dan garis komando tersebut, diharapkan ego sektoral, terutama antara TNI dan Polri dapat teratasi.

"Akan tetapi, tetap harus ada otoritas sipil di atas Kogabwilhan III dan satgas-satgas nonmiliter seperti satgas dari Polri, untuk mengurus pendidikan, kesehatan, bahkan keadilan dan hukum untuk operasi kontra insurgensi yang komprehensif. Ini yang belum terlihat," kata Edna.

Baca Juga: TNI Perkuat Fondasi Implementasi MBG

Pembekalan yang Cukup

Operasi keamanan yang dilakukan TNI di Papua masih dalam koridor operasi militer selain perang atau OMSP. Agar tidak menimbulkan ekses negatif, terutama soal hak asasi manusia (HAM), profesionalisme prajurit harus ditekankan dari tingkat strategi sampai teknis per prajurit.

Pembekalan dimulai dari latihan pratugas. Edna menyarankan, latihan prajurit harus lama dan sesuai dengan kondisi medan. Demikian juga fasilitas dan peralatan yang diberikan. "Rotasi (satgas) juga jangan terlalu lama, terutama untuk operasi tempur," kata Edna.

Edna juga menekankan bahwa masalah sumber daya manusia (SDM) juga penting. Prajurit tidak hanya diganjar penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) saja, tetapi seleksi harus ketat agar mendapat SDM yang berkualitas. "Di level operasi, perlu ada ukuran (seleksi) yang jelas," tutur Edna.

Namun, pada akhirnya, meskipun HAM menjadi konsep yang abstrak di tengah operasi di Papua, Edna menekankan bahwa operasi TNI di luar pertempuran harus tetap terukur.

"OPM sering melakukan penghadangan, pertempuran perjumpaan, dan gangguan tembakan. Dalam konteks ini, tentu situasinya membunuh atau dibunuh. Yang penting, kelakukan aparat TNI harus terukur di luar pertempuran. Misalnya, interogasi tidak menyiksa, kemudian operasi intelijen dilakukan dengan baik," tutup Edna. (Nirmala Maulana dan Nurhidayat Nasution)