Komando Terpadu di Papua: Transformasi Operasi Pasukan Khusus TNI

Jakarta, IDM – Operasi militer terutama di wilayah konflik, selalu memunculkan berbagai dinamika. Pertanyaan yang sejak dulu mengemuka: siapa sebenarnya yang memegang kendali penuh atas pasukan khusus TNI di lapangan? Apakah Panglima TNI langsung, atau ada struktur komando gabungan yang lebih kompleks?

Khairul Fahmi, analis pertahanan sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menjelaskan, bahwa kendali operasional kini tidak lagi bersifat sentralistik. Panglima TNI memang tetap menjadi otoritas tertinggi dalam menentukan arah kebijakan politik pertahanan, namun eksekusi harian di lapangan telah didelegasikan kepada Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III.

“Begitu pasukan elite mendarat di zona operasi, mereka tunduk mutlak pada satu garis komando taktis dibawah Pangkogabwilhan,” begitu kata Fahmi kepada Indonesia Defense Magazine (IDM) beberapa waktu lalu di Jakarta.

Prinsip Unity of Command diterapkan ketat untuk mencegah tumpang tindih otoritas. Kepala Staf Angkatan hanya berperan sebagai pembina kekuatan, bukan pemberi perintah operasi. Dengan demikian, setiap pergerakan pasukan berjalan layaknya orkestra yang dipimpin satu dirigen.

Baca Juga: Kogabwilhan III Harus Pimpin Operasi TNI di Papua

Interoperabilitas, Bukan Penyeragaman

Perbedaan kultur dan doktrin antarmatra kerap dianggap sebagai tan-tangan. Namun, menurut Fahmi, mekanisme koordinasi kini mengadopsi prinsip interoperabilitas. "Perbedaan kultur justru dijadikan aset komplementer," ujarnya.

Dalam simulasi Tactical Floor Game (TFG), misalnya, pasukan katak TNI AL menyekat jalur sungai, pasukan darat TNI AD melakukan penyisiran, sementara TNI AU memberikan perlindungan udara.

Meski residu ego matra masih ada, struktur hierarki di bawah Pangkogabwilhan yang dijabat jenderal bintang tiga memaksa kepatuhan lintas angkatan. Dengan begitu, Fahmi mengatakan, gesekan yang tersisa kini lebih bersifat administratif, bukan operasional. Kesadaran bahwa kegagalan koordinasi di Papua berisiko fatal telah mendorong efektivitas sistem komando terpadu. Koops Habema menjadi contoh nyata bagaimana validasi organisasi TNI melebur sekat sektoral menjadi kekuatan solid.

"Pola manuver dan bantuan tembakan antarmatra kini dapat dilakukan dengan jeda waktu yang semakin singkat," jelas Fahmi.

Di sisi lain, pengerahan pasukan khusus, jelas Fahmi, adalah manifestasi otoritas politik negara. Presiden sebagai panglima tertinggi menetapkan batasan politis, sementara menteri pertahanan memastikan dukungan logistik dan diplomasi pertahanan. Kendali sipil ini menjadi rem agar kekuatan mematikan tidak digunakan secara liar.

"Presiden menetapkan batas politis (misal: pendekatan humanis versus tempur penuh), yang kemudian diterjemahkan Panglima TNI menjadi perintah operasi. Menhan memastikan dukungan logistik dan pertimbangan diplomasi pertahanan," terang Fahmi.

Baca Juga: Penyempurnaan Komando Operasi di Papua: Optimalisasi Komando dengan Operasi Tempur dan Pendekatan Teritorial

Akuntabilitas HAM dijaga melalui disiplin tempur dan kehadiran perwira hukum di setiap satgas. Namun, Fahmi mengakui mekanisme pengawasan masih memiliki celah.

"Pengawasan internal sering dianggap tertutup, sementara pengawasan eksternal cenderung makro. Tekanan publik dan masyarakat sipil (termasuk media dan Komnas HAM) justru menjadi faktor paling efektif memaksa transparansi," katanya.

Evolusi Koops Habema

Transformasi paling signifikan terlihat pada Koops Habema. Dari satuan pemukul taktis, kini berevolusi menjadi komando operasi terpadu dengan strategi smart power. Fokus tidak lagi pada Search and Destroy, melainkan pada stabilisasi wilayah melalui pendekatan kesejahteraan yang dikawal keamanan.

"Keberhasilan tidak lagi diukur dari body count, melainkan dari pulihnya ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan," jelas Fahmi. Hard power menjadi opsi terakhir, sementara soft power berupa operasi teritorial mendapat porsi terbesar. Habema diharapkan menjadi instrumen stabilisasi yang menjamin kehadiran negara secara utuh di Papua. (Nirmala Maulana dan Nurhidayat Nasution)