Khawatir AS Ambil Alih, Sekutu Eropa Dukung Greenland

Jakarta, IDM – Negara-negara Eropa mengumumkan bahwa mereka tengah menyusun langkah jika Amerika Serikat (AS) mengambil alih Greenland dengan kekuatan militer.

Hal itu dipertimbangkan di tengah ketegangan setelah Presiden AS Donald Trump melakukan operasi militer di Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Trump menyatakan, AS membutuhkan Greenland demi keamanan nasional dan tidak segan menggunakan kekuatan militer jika diperlukan.

Sejak serangan AS ke Venezuela tersebut, sekutu-sekutu Eropa telah bersatu mendukung kedaulatan Greenland, dengan mengatakan bahwa negara itu milik rakyatnya.

Baca Juga: Usai Tangkap Maduro, Trump Sebut Venezuela akan Serahkan 30 Juta Barel Minyak ke AS

"Sebagai negara-negara Nordik, negara-negara Arktik, dan sekutu NATO, kita secara kolektif berkomitmen untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kerja sama di Arktik… Kerajaan Denmark, termasuk Greenland, adalah anggota pendiri NATO, dan secara historis telah bekerja sama erat dengan AS dalam hal keamanan Arktik," tulis pernyataan bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia dan Swedia, melansir platform X Denmark MFA, Kamis (8/1).

"Kami bersama-sama menegaskan kembali bahwa hal-hal yang menyangkut Denmark dan Greenland adalah wewenang Denmark dan Greenland untuk memutuskan sendiri," pungkasnya.

Pemerintah Greenland dan Denmark juga akan akan melakukan pertemuan dengan Menlu AS Marco Rubio pada pekan depan. Dukungan terhadap Greenland pun datang dari Uni Eropa.

Baca Juga: Keluar dari 66 Organisasi Internasional, Trump: Bertentangan dengan Kepentingan AS

“Mengenai Greenland, izinkan saya untuk memperjelas: Greenland adalah milik rakyatnya. Tidak ada yang dapat diputuskan tentang Denmark dan tentang Greenland tanpa Denmark atau tanpa Greenland,” kata Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, melansir Al Jazeera.

“Uni Eropa tidak dapat menerima pelanggaran hukum internasional, baik di Siprus, Amerika Latin, Greenland, Ukraina, atau Gaza. Eropa akan tetap menjadi pendukung hukum internasional dan multilateralisme yang teguh dan tak tergoyahkan," tegasnya. (bp)