
AS, Denmark dan Greenland Tandatangani Kesepakatan Keamanan Arktik
Para pemimpin Amerika Serikat (AS), Denmark, dan Greenland menandatangani di sela-sela Sidang Umum PBB untuk memperkuat keamanan di Arktik dan Atlantik Utara pada Selasa (22/9).
Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.

Para pemimpin Amerika Serikat (AS), Denmark, dan Greenland menandatangani di sela-sela Sidang Umum PBB untuk memperkuat keamanan di Arktik dan Atlantik Utara pada Selasa (22/9).

Greenland menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan medis dari negara lain dan menolak tawaran Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas pengerahan kapal rumah sakit.

NATO meluncurkan 'Arctic Sentry', misi yang bertujuan meningkatkan keamanan kawasan setelah ketegangan antaraliansi akibat keinginan Presiden Amerika Serikat (AS) untuk menguasai Greenland.

Kanada dan Prancis, yang menentang ambisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menguasai Greenland, akan membuka konsulat di wilayah itu sebagai bentuk dukungan.

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance mengatakan bahwa negaranya telah menjamin keamanan Greenland dan oleh karena itu harus memiliki hak atas sumber daya alam wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri Denmark mengatakan bahwa peningkatan pasukan militer negaranya di Greenland bukan ditunjukkan untuk memprovokasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, melainkan mengatasi kekhawatiran akan keamanan wilayah tersebut.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa negaranya dan Cina tidak memiliki rencana untuk merebut Greenland. Menurutnya, Amerika Serikat (AS) sepatutnya menyadari hal tersebut.

Menteri Pertahanan (Menhan) Denmark Troels Lund Poulsen mengatakan negaranya dan Greenland mengusulkan untuk membentuk misi NATO di Arktik. Hal itu dilakukan di tengah ancaman AS untuk mengambil alih wilayah otonom Denmark tersebut.

Denmark mengerahkan lebih banyak pasukan bersenjata ke Greenland di tengah ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih wilayah otonom Denmark tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menilai AS telah sengaja mengabaikan hukum internasional dan percaya bahwa kekuasaan jauh lebih penting.