DPR Minta Pemerintah Serius Tanggapi Situasi Meksiko, Perlindungan WNI jadi Prioritas

Jakarta, IDM – Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menegaskan perkembangan kerusuhan yang terjadi di Meksiko perlu dipandang secara serius karena tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga bagian dari dinamika keamanan kawasan yang berpotensi memiliki implikasi lintas negara.

Menurut Amelia, situasi tersebut berdampak langsung terhadap keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah tersebut.

Karena itu, pemerintah diminta memastikan langkah perlindungan maksimal bagi WNI, terutama melalui penguatan koordinasi diplomatik dan kesiapsiagaan krisis.

Ia mendorong pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap jumlah dan persebaran WNI di Meksiko, meningkatkan komunikasi langsung dengan komunitas diaspora, serta menyiapkan jalur evakuasi darurat apabila situasi memburuk.

Baca Juga: Komisi I DPR: Penugasan ISF Gaza Bukti Indonesia Dipercaya Dunia

“Sistem komunikasi krisis perlu aktif selama 24 jam dengan koordinasi erat bersama otoritas keamanan setempat,” ungkap Amelia.

Selain itu, Amelia menekankan pentingnya koordinasi lintas perwakilan diplomatik. Tidak hanya dengan perwakilan RI di Meksiko, tetapi juga dengan Kedutaan Besar RI di Washington D.C. serta perwakilan Indonesia di negara-negara kawasan Amerika Tengah dan Amerika Utara.

“Ini penting untuk memastikan skenario kontinjensi apabila diperlukan relokasi atau bantuan lintas yurisdiksi,” tegasnya.

Di sisi lain, Amelia menyoroti dimensi keamanan yang semakin kompleks setelah adanya pernyataan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai keterkaitan jaringan bandar narkotika di Meksiko dengan penyelundupan ke Indonesia.

Baca Juga: Komisi I DPR Minta Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza Dibahas secara Terbuka

Ia menilai kematian figur kunci dalam jaringan kartel tidak serta-merta menghentikan aktivitas kejahatan terorganisir, melainkan berpotensi memicu fragmentasi kelompok dan perebutan kekuasaan internal.

Kondisi tersebut, lanjutnya, justru dapat membuka celah baru distribusi narkotika ke pasar yang telah teridentifikasi, termasuk Indonesia.

Maka dari itu, pemerintah perlu mengantisipasi potensi pergeseran jalur penyelundupan dengan memperkuat kerja sama intelijen internasional, meningkatkan pengawasan di pintu-pintu masuk strategis, serta memperdalam pertukaran data dengan aparat penegak hukum negara mitra.

Amelia membeberkan pendekatan penanganan situasi ini harus dilakukan secara terintegrasi antara diplomasi, intelijen, dan penegakan hukum.

Baca Juga: El Mencho Tewas, DPR Ingatkan Negara Wajib Jaga Keamanan WNI di Mexico

Peristiwa di Meksiko menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap Indonesia tidak selalu datang dalam bentuk konflik bersenjata langsung, tetapi juga melalui jaringan kriminal transnasional yang bergerak dinamis mengikuti perubahan situasi global.

“Negara harus hadir secara proaktif, bukan reaktif, baik dalam melindungi warga negaranya maupun dalam menjaga kedaulatan dari ancaman narkotika lintas batas,” ujarnya.

Ia menambahkan keamanan WNI dan ketahanan nasional harus dipastikan berjalan beriringan melalui respons yang cepat, terkoordinasi, dan berbasis analisis risiko yang komprehensif.

Pemerintah juga diharapkan terus memantau perkembangan situasi serta menyiapkan skenario mitigasi untuk menghadapi berbagai kemungkinan eskalasi di kawasan tersebut. (Ykb)