Komisi I DPR Minta Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza Dibahas secara Terbuka

Jakarta, IDM - Penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza memicu sorotan di parlemen.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal menegaskan rencana pengiriman ribuan personel TNI harus dibahas secara terbuka bersama Komisi I DPR.

Deng Ical, sapaan akrabnya, menyebut misi ISF yang berada di wilayah konflik aktif membutuhkan kesiapan luar biasa, mulai dari strategi operasi, perlengkapan tempur, hingga mitigasi risiko bagi prajurit.

Pemerintah dikabarkan menyiapkan hingga 8.000 personel TNI sebagai bagian dari misi stabilisasi di Gaza.

Baca Juga: Klaim Israel di Tepi Barat Perburuk Konflik, Indonesia Harus Bersikap Tegas

“Pengiriman pasukan ke Gaza membutuhkan kesiapan khusus. Risiko gesekan dengan pasukan perlawanan sangat besar dan tidak bisa dianggap ringan,” ujar Deng Ical.

Ia menilai keputusan strategis tersebut harus disertai penjelasan detail mengenai mandat, aturan pelibatan, serta skema perlindungan prajurit.

Karena itu, Komisi I DPR perlu menggelar pertemuan khusus dengan Kementerian Pertahanan.

Baca Juga: Komisi I DPR: Penugasan ISF Gaza Bukti Indonesia Dipercaya Dunia

Deng Ical juga menyoroti rencana struktur operasi ISF yang akan ditempatkan di lima sektor, dengan fokus awal di Rafah serta agenda pelatihan kepolisian.

Dalam jangka panjang, ISF menargetkan pembentukan 12.000 polisi dan 20.000 personel militer.

Menurutnya, rencana tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kedaulatan rakyat Gaza dan batas kewenangan pasukan stabilisasi.

“Mandat pasukan stabilisasi adalah menjaga perdamaian, bukan mengambil alih kendali wilayah. Biarlah warga Gaza yang mengatur wilayah mereka sendiri,” pungkasnya. (Ykb)