Kapolri Suyudi Ungkap Dugaan Penyadapan Ilegal, Perintah Disebut dari Jenderal Listyo

Jakarta, IDM – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Dalam pemaparannya di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI, Suyudi mengungkap adanya dugaan perintah penyadapan tanpa surat permohonan penyidik yang disebut mengalir secara berjenjang hingga melibatkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan, perkara tersebut bermula ketika Irjen AS, yang menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon), diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.

Akibatnya, sejumlah nomor telepon diduga menjadi sasaran penyadapan tanpa mengikuti prosedur penegakan hukum.

"Perkara ini berawal pada kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 ketika AS selaku pelaksana tugas kepala bagian monitoring atau PLT Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik," kata Suyudi dalam paparannya.

penyadapan yang bermula dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS.

Perintah tersebut selanjutnya disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.

Suyudi menjelaskan, dugaan praktik tersebut memiliki lima tahapan operasional, yakni perintah penyadapan, provisioning atau memasukkan nomor target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil kepada pengguna akhir (end user), serta penghapusan data.

Pada tahap provisioning, Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melakukan verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitan nomor tersebut dengan perkara pro justitia.

Selanjutnya, penyadapan dilakukan melalui sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menyusunnya dalam bentuk transkripsi.

Hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon, SU, hingga Jenderal LSP.

Persoalan semakin mencuat ketika pada Oktober 2026 AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan sekaligus penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PLX.

Sementara itu, jalur B atau jalur atensi diduga berlangsung tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.

Perintah tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor hingga akhirnya kasus dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.

Laporan tersebut kemudian ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan.

Adapun dugaan peristiwa tersebut terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik.

Dua Jalur Penyadapan

Dalam pemaparannya, Suyudi juga mengungkap adanya dua mekanisme provisioning, yakni jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi.

Jalur resmi atau jalur A dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Mekanisme tersebut mengharuskan adanya surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analisis, dan dokumen pendukung lainnya.

Setelah itu, permohonan harus melalui tahapan verifikasi serta persetujuan berjenjang sebelum dilaksanakan oleh tim TSU.

Target penyadapan disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah menerima perintah dari Jenderal LSP.

Kedua jalur menggunakan sarana teknis yang sama. Kondisi ini diduga memungkinkan aktivitas penyadapan melalui jalur atensi tersamarkan di antara aktivitas penyadapan resmi.

Suyudi menegaskan, berdasarkan Perkap Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, memenuhi persyaratan, dan memperoleh persetujuan sesuai prosedur.

Hasil penyadapan juga hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah. Sementara itu, pemusnahan data harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara.

Namun, dalam perkara tersebut penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, hingga penghapusan data elektronik.

"Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan," demikian penjelasan Suyudi.