Siapa Dalang Penyadapan Presiden? Menko Polkam Dudung: Tunggu Proses Hukum!

Jakarta, IDM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman belum mengetahui pihak yang diduga menjadi dalang dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ia memastikan perkara tersebut saat ini masih dalam penanganan kepolisian.

Dudung menegaskan pengungkapan aktor di balik dugaan penyadapan harus dilakukan melalui proses hukum.

Maka, ia meminta semua pihak menunggu hasil penanganan aparat kepolisian sebelum menarik kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab.

"Sampai sekarang saya belum tahu siapa dalangnya. Yang jelas proses hukum sedang berlangsung di kepolisian. Ya mudah-mudahan ini akan berlangsung lancar," ujar Dudung kepada awak media.

Ia menekankan Presiden Prabowo telah memberikan pesan agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak pandang bulu.

Prinsip tersebut harus berlaku bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

"Pesan Bapak Presiden, dalam penegakan hukum tidak ada pandang bulu. Semua kalau memang salah, ya salah," katanya.

Selain perkembangan proses hukum, Dudung juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penanganan perkara di lingkungan Polri.

Hal tersebut berkaitan dengan agenda sidang etik yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Dudung mengaku memiliki keyakinan bahwa Kapolri yang baru akan membuka informasi kepada publik mengenai kebijakan dan langkah-langkah yang diambil dalam menjalankan tugasnya.

"Oh, pasti, saya punya keyakinan dengan Kapolri yang baru ini, dia akan transparan, apa yang dilakukan, melakukan suatu kebijakannya sebagai Kapolri, saya yakin dia akan transparan kepada publik, tidak ada yang ditutup-tutupi," ungkapnya.

Menurut Dudung, transparansi menjadi aspek penting dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan.

Ia pun berharap pengusutan dugaan penyadapan Presiden dapat mengungkap secara terang konstruksi perkara, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi kepolisian jadi tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu tersangka, yakni Mantan Kapolri yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Listyo Sigit Prabowo.

Kemudian, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso. Terakhir, Mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Irjen Slamet Uliandi.