Demo di DPR, Menko Polkam Djamari: Pergerakan Kelompok Perusuh Sudah Dipantau!

Jakarta, IDM – Kesiapan aparat keamanan mengawal aktivitas penyampaian aspirasi masyarakat di Gedung DPR RI Jakarta terus diperkuat.

Sinergi TNI dan Polri tidak hanya diarahkan untuk mengawal masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi secara tertib, tetapi juga mengantisipasi potensi penyusupan kelompok yang berupaya memicu kericuhan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengungkapkan, aparat telah melakukan pemantauan terhadap pergerakan pihak-pihak yang dinilai berpotensi mengganggu jalannya penyampaian aspirasi.

Menurut Djamari, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketenteraman Jakarta, tanpa menghalangi masyarakat yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat kepada DPR.

Baca Juga: Menko Polkam Tegaskan TNI-Polri Kawal Aspirasi ke DPR: Hak Rakyat Dijamin, Jakarta Harus Tetap Kondusif

“Kita tahu pergerakan mereka, kita tahu di mana kami bisa menutupnya. Mudah-mudahan kita bisa lakukan itu,” kata Djamari.

Djamari menyampaikan aparat bahkan telah melakukan langkah antisipasi sejak malam sebelum kegiatan berlangsung.

Sejumlah pihak disebut telah diperiksa dan diamankan agar tidak mengikuti kegiatan apabila dinilai berpotensi menimbulkan gangguan.

“Kapolda menyampaikan ke saya sejak tadi malam itu dilakukan, ada yang diperiksa dan ditahan untuk tidak ikut,” ujarnya.

Djamari membeberkan pengamanan yang dilakukan pemerintah bukan dimaksudkan untuk menyekat masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi.

Baca Juga: Tinjau Penanganan Karhutla di Riau, Presiden Prabowo Tekankan Sistem Pencegahan Permanen

Menurutnya, setiap warga tetap diberikan ruang untuk menggunakan haknya secara tertib.

“Penyekatan itu nggak ada. Usaha penyekatan nggak ada. Orang mau sampaikan aspirasi kok disekat? Nggak ada, silakan datang,” tegasnya.

Ia menjelaskan, apabila terdapat pengaturan lalu lintas di sejumlah titik, kebijakan tersebut bertujuan menjaga mobilitas masyarakat agar tetap berjalan dan tidak mengganggu warga yang tidak terlibat dalam kegiatan penyampaian aspirasi.

“Kalau misalnya ada pengaturan lalin itu memudahkan. Jangan sampai ada masyarakat yang sampaikan aspirasinya, tapi juga yang tidak menyampaikan kita lindungi supaya tetap lancar kebutuhan mereka,” jelas Djamari.

Pemerintah, kata Djamari, berupaya memastikan kehidupan masyarakat tetap berjalan normal di tengah aktivitas massa.
“Berupaya kehidupan berjalan sedemikian rupa. Penutupan jalan tadi juga saya ke sini sudah ditutup jalan dan itu sudah lancar semua,” katanya.

Baca Juga: Tinjau Penanganan Gempa NTT, Presiden Pastikan Distribusi Bantuan Tepat Sasaran hingga Salurkan Rp200 Miliar

Djamari juga memastikan sinergi TNI-Polri telah memiliki landasan dan mekanisme yang jelas. Pelibatan unsur TNI dalam membantu pengamanan dilakukan berdasarkan petunjuk dan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Sinerginya itu bukan hari ini saja, itu bersama-sama. Kalau pembagian tugas sudah ada petunjuk dari Panglima TNI, dari Kapolri. Pelibatan tentara seperti apa itu sudah ada aturan, itu tidak masalah lagi,” ungkapnya.

Ia menilai koordinasi antara unsur TNI dan Polri di lapangan menjadi salah satu kunci untuk menjaga stabilitas keamanan Jakarta.

“Di antara petugas-petugas lapangan inilah bukti kami bersama-sama melaksanakan tugas, bahkan bersama-sama masyarakat,” ujarnya.
Djamari bahkan memperluas konsep pengamanan tersebut dengan mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan masing-masing.

“Bukan hanya polisi dan Kodam saja, tapi semua masyarakat ikut berjaga, istilahnya kan jaga Jakarta, jaga lingkungan masing-masing,” katanya.