INTERNASIONAL

Capai Gencatan Senjata, Ini Tuntutan Iran Terhadap AS

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif (Foto: Dok. X/Shehbaz Sharif)

Jakarta, IDM – Amerika Serikat (AS) dan Iran telah sepakat untuk gencatan senjata selama dua minggu. Kesepakatan ini dimediasi oleh Pakistan, yang berdasarkan atas tuntutan masing-masing negara.

Melansir laman media Iran Press TV, Rabu (8/4), Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengungkapkan bahwa AS telah sepakat untuk memenuhi tuntutan Teheran berisi 10 poin. Berikut tuntutan tersebut:

  1. Tidak ada agresi baru terhadap Iran;
  2. Kontrol Iran yang berkelanjutan atas Selat Hormuz;
  3. Penerimaan pengayaan uranium;
  4. Pencabutan semua sanksi utama;
  5. Pencabutan semua sanksi sekunder;
  6. Pengakhiran semua resolusi Dewan Keamanan PBB;
  7. Pengakhiran semua resolusi Board of Governors;
  8. Pembayaran kompensasi kepada Iran;
  9. Penarikan pasukan tempur AS dari kawasan;
  10. Penghentian perang di semua front, termasuk melawan Perlawanan Islam Lebanon yang heroik.

Baca Juga: Israel Perluas Serangan Darat di Lebanon Selatan

"Iran telah meraih kemenangan besar dan telah memaksa AS yang kriminal untuk menerima proposal 10 poinnya sendiri," tulis Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Sementara, proposal AS terhadap Iran berisi 15 tuntutan. Namun, rincian proposal itu belum dipublikasikan. Presiden AS Donald Trump melalui Truth Social, mengungkapkan bahwa Iran harus membuka kembali Selat Hormuz.

"AS akan membantu mengatasi penumpukan lalu lintas di Selat Hormuz. Akan ada banyak tindakan positif! Uang besar akan dihasilkan. Iran dapat memulai proses rekonstruksi. Kita akan mengirimkan berbagai macam persediaan, dan hanya berada di sekitar untuk memastikan semuanya berjalan lancar," tulis Trump.

Baca Juga: AS dan Iran Sepakat Gencatan Senjata Dua Minggu, Selat Hormuz Kembali Dibuka

Nantinya, AS dan Iran dijadwalkan untuk melanjutkan perundingan lanjutan yang dimediasi oleh Pakistan di Islamabad, atau dijuluki 'Islamabad Talks' pada Jumat (10/4).

"Saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pimpinan kedua negara serta mengundang delegasi mereka ke Islamabad pada hari Jumat, 10 April 2026, untuk bernegosiasi lebih lanjut guna mencapai kesepakatan yang konklusif untuk menyelesaikan semua perselisihan," tulis Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, melalui platform X.

"Kedua pihak telah menunjukkan kebijaksanaan dan pemahaman yang luar biasa dan tetap terlibat secara konstruktif dalam memajukan perdamaian dan stabilitas. Kami sangat berharap bahwa 'Islamabad Talks' berhasil mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan ingin berbagi lebih banyak kabar baik di hari-hari mendatang," pungkasnya. (bp)

PERTAHANAN NASIONAL

Hankam

LIHAT SEMUA
Helikopter Mi 17V5

Nama Dua Prajurit yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter TNI AD

TNI Angkatan Darat memberikan keterangan terbaru terkait kecelakaan Helikopter Mi 17V5 saat melaksanakan operasi pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).

INOVASI & ALUTSISTA

Teknologi

LIHAT SEMUA
Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia

Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia

Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia (Denzinubika) memperkuat kapabilitas operasionalnya dengan menggelar uji fungsi Robot Lidik Nubika di Bogor. Kehadiran teknologi robotik modern ini disiapkan untuk mendukung penyelidikan berisiko tinggi sekaligus meminimalkan ancaman di lapangan.

VISUAL DISPATCH

In Frame

LIHAT SEMUA
ARSIP & SEJARAH

History

LIHAT SEMUA
Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat

Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat

Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pernah mengoperasikan armada udara pemusnah yang ditakuti kekuatan militer barat. Di tengah berkecamuknya dinamika pertahanan dekade 1960-an, barisan jet pembom buatan Uni Soviet disiagakan untuk menjaga kedaulatan maritim nasional dari ancaman kapal perang musuh.