Anggaran Kemenko Polkam 2027 Disetujui, Perkuat Orkestrasi Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Nasional

Jakarta, IDM – Badan Anggaran DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp392,2 miliar.

Hal itu terungkap usai Badan Anggaran DPR RI melakukan rapat kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6).

Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago dan para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih.

Baca Juga: Indonesia Pimpin 68 Negara di Dewan HAM PBB, Dorong Pangan Bergizi bagi Anak

Persetujuan anggaran tersebut dinilai memiliki arti strategis karena Kemenko Polkam memegang peran sentral dalam mengintegrasikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga di bidang politik, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, hingga pengelolaan ancaman nonmiliter yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

“Dukungan anggaran ini menjadi instrumen penting untuk memperkuat fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan strategis di bidang politik dan keamanan guna menjaga stabilitas nasional serta mendukung agenda pembangunan nasional,” ujar Djamari.

Dalam perspektif pertahanan, penguatan kapasitas Kemenko Polkam dinilai semakin relevan mengingat Indonesia menghadapi spektrum ancaman multidimensi, mulai dari konflik geopolitik kawasan, ancaman siber, kejahatan lintas negara, penyelundupan di wilayah perbatasan, hingga potensi gangguan terhadap ketahanan nasional.

Baca Juga: Ancaman Bawah Laut Meningkat, Kemenko Polkam Dorong Modernisasi Deteksi Maritim Nasional

Melalui dukungan anggaran tersebut, Kemenko Polkam diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi dalam memperkuat sistem keamanan nasional yang terintegrasi, termasuk mendukung penguatan pengawasan wilayah strategis, pengamanan objek vital nasional, serta mitigasi berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara.

“Stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan nasional. Karena itu, sinergi seluruh kementerian dan lembaga harus terus diperkuat melalui tata kelola koordinasi yang efektif dan responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis,” tegasnya.

Rapat kerja tersebut juga dihadiri para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko PMK Pratikno, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Baca Juga: Kemenko Polkam Bangun Pertahanan Berlapis Hadapi Ancaman Kejahatan Siber Lintas Negara

Sementara itu, Menko Polkam didampingi Wakil Menko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, para deputi, inspektur, serta pejabat eselon terkait di lingkungan Kemenko Polkam.

Dengan dukungan anggaran yang telah disepakati, Kemenko Polkam diharapkan semakin optimal menjalankan peran sebagai pusat orkestrasi kebijakan politik dan keamanan nasional guna menjaga ketahanan negara menghadapi tantangan strategis pada tahun-tahun mendatang.