Alih Teknologi dan Mitigasi Risiko Geopolitik Warnai Ratifikasi Pertahanan Indonesia-Turki

Jakarta, IDM – Pembahasan ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Pertahanan antara Indonesia dan Turki tidak hanya menyoroti peluang penguatan hubungan bilateral, tetapi juga pentingnya alih teknologi pertahanan serta mitigasi risiko geopolitik yang dapat memengaruhi kepentingan strategis nasional Indonesia.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Hukum dan HAM terkait penyusunan RUU Ratifikasi Perjanjian Pertahanan antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dan Turki di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen.

Pria yang akrab disapa Deng Ical itu menegaskan Indonesia harus mampu memanfaatkan kerja sama pertahanan dengan Turki untuk memperoleh keuntungan strategis yang nyata, terutama dalam memperkuat kapasitas industri pertahanan nasional dan mempercepat penguasaan teknologi militer modern.

Baca Juga: Kemenko Polkam Bangun Pertahanan Berlapis Hadapi Ancaman Kejahatan Siber Lintas Negara

Menurutnya, perkembangan industri pertahanan Turki yang berhasil melahirkan berbagai platform strategis, mulai dari kendaraan tempur, sistem persenjataan, hingga pesawat tanpa awak, harus menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama yang berorientasi pada transfer teknologi dan peningkatan kemampuan produksi dalam negeri.

“Harus ada value advantage yang kita tawarkan sehingga Turki menganggap bahwa Indonesia adalah negara strategis. Jangan sampai kita diperlakukan sama dengan 90 negara lainnya yang hanya menambah koleksi perjanjian bilateral. Akhirnya kita juga tidak memperoleh kemanfaatan bahkan kita bisa jadi sekadar pasar dari teknologi mereka yang luar biasa,” ujar Deng Ical.

Ia menilai ratifikasi perjanjian pertahanan seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat ekosistem industri pertahanan nasional melalui skema produksi bersama, pengembangan riset dan inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keterlibatan industri strategis nasional dalam rantai pasok global sektor pertahanan.

Baca Juga: Ancaman Bawah Laut Meningkat, Kemenko Polkam Dorong Modernisasi Deteksi Maritim Nasional

Selain aspek alih teknologi, Deng Ical juga mengingatkan pemerintah untuk mencermati berbagai dinamika geopolitik yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan kerja sama pertahanan di masa mendatang.

Menurutnya, ketegangan hubungan antarnegara maupun kebijakan embargo dapat menjadi faktor yang menghambat akses terhadap teknologi, suku cadang, maupun dukungan logistik pertahanan.

Deng Ical menyebut Indonesia perlu memastikan adanya instrumen hukum yang memadai serta mekanisme mitigasi risiko yang mampu melindungi kepentingan nasional apabila terjadi perubahan situasi strategis global yang melibatkan negara mitra.

“Bagaimana kita bisa menjaga bahwa konflik yang terjadi misalnya Turki dengan Amerika atau dengan pihak-pihak yang lainnya itu kita tidak akan kena choke point-nya. Yang paling utama kita melakukan langkah-langkah preventif dalam konteks ini,” tegasnya.

Baca Juga: Anggaran Kemenko Polkam 2027 Disetujui, Perkuat Orkestrasi Kebijakan Pertahanan dan Keamanan Nasional

Hal itu mencerminkan semakin pentingnya pendekatan kehati-hatian dalam membangun kemitraan pertahanan internasional di tengah kompetisi geopolitik global yang semakin kompleks.

Bagi Indonesia, kerja sama pertahanan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan militer, tetapi juga harus mampu memperkuat kemandirian teknologi, ketahanan industri strategis, dan keberlanjutan sistem pertahanan nasional.

Melalui ratifikasi perjanjian tersebut, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama pertahanan memberikan nilai tambah yang konkret bagi kepentingan nasional, sekaligus mendukung visi Indonesia untuk mewujudkan industri pertahanan yang mandiri, modern, dan berdaya saing global.