Razia Online Scam Kamboja, 2.117 WNI Minta Pulang ke KBRI dalam Sepekan

Jakarta, IDM - Pemerintah Indonesia melalui KBRI Phnom Penh telah menangani 2.117 Warga Negara Indonesia (WNI) yang meminta fasilitasi kepulangan ke tanah air dalam kurun waktu sepekan, 16-23 Januari 2026.

Lonjakan ini merupakan dampak langsung dari razia yang dilakukan Pemerintah Kamboja terhadap pusat-pusat penipuan daring, yang menyebabkan banyak warga negara asing termasuk WNI, keluar dari lokasi sindikat.

Selain KBRI, beberapa kedutaan besar asing di Phnom Penh yang juga dipenuhi oleh ratusan warganya. Jumlah WNI yang ingin bantuan juga diperkirakan masih akan terus bertambah.

Baca Juga: Suasana Hangat di Istana Élysée, Presiden Prabowo Disambut Presiden Macron

Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja Santo Darmosumarto menegaskan bahwa KBRI terus mengupayakan percepatan kepulangan WNI. “KBRI tengah berkoordinasi intensif dengan otoritas Kamboja agar WNI mendapatkan percepatan penerbitan exit permit dan keringanan hukuman keimigrasian,” ungkapnya melansir Kemlu RI, Sabtu (24/1).

Proses pendataan, penelitian kasus, dan penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki paspor juga terus dilakukan secara bertahap. Sementara, WNI yang paspor dan visanya masih berlaku didorong untuk segera membeli tiket secara mandiri.

Baca Juga: Menlu Tegaskan Dewan Perdamaian Dunia Tidak Ditujukan Menggantikan PBB

Puluhan WNI telah membeli tiket dan akan segera kembali ke tanah air dalam waktu dekat. Bahkan tidak sedikit yang sudah kembali ke Indonesia tanpa menginfokan kepada KBRI.

KBRI Phnom Penh mengimbau WNI untuk bersabar dan tertib dalam mengikuti seluruh proses kepulangan. “KBRI akan melakukan yang terbaik bagi setiap WNI yang memohon difasilitasi,” imbuh Santo.

Banyaknya jumlah WNI tentunya menambah kompleksitas penanganan kasus. Sepanjang 2025, KBRI menangani 5.088 kasus WNI atau rata-rata 15-30 kasus per hari. Jumlah ini sangat jauh dibandingkan dalam sepekan terakhir, di mana pernah mencapai 520 aduan baru dalam sehari.

Baca Juga: Delegasi Ukraina, Rusia dan AS Bertemu, Ini yang Dibahas

Selain itu, WNI juga diminta untuk selalu wapada terhadap penipuan yang mengatasnamakan KBRI. Layanan KBRI tidak dipungut biaya, kecuali biaya resmi SPLP, sesuai dengan peraturan yang ada.

KBRI juga mengimbau agar WNI menjaga komunikasi dan menginfokan kondisinya kepada sanak keluarga dan rekan di tanah air, agar keluarga dapat mendukung proses kepulangan mereka ke Indonesia. (bp)