Presiden Tegaskan Penguatan Mitigasi Bencana Nasional

Jakarta, IDM — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem mitigasi bencana nasional. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9), yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta kepala badan terkait.

Adapun menteri yang hadir mendampingi Presiden secara langsung antara lain Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan.

Sementara yang hadir secara virtual, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Kepala BNPB, Kapolri, Gubernur NTT, hingga pimpinan kementerian/lembaga lainnya.

Dalam rapat tersebut, Presiden memantau sekaligus mengevaluasi penanganan berbagai bencana, mulai dari gempa bumi di Flores, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Baca Juga: Pemerintah Setop Pembakaran Lahan, Menko Polkam Djamari: Hari Ini Berhenti!

“Kita menghadapi berbagai keadaan karena bencana gempa di Flores, kemudian aktivitas Gunung Anak Krakatau, dan juga kebakaran hutan serta asap yang masih menjadi masalah bagi kita semua,” ujar Presiden.

Pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat di Flores pascagempa magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu telah terpenuhi. Listrik, komunikasi, BBM, air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan secara umum kembali berfungsi.

Langkah pemulihan juga mencakup aktivasi kembali kegiatan belajar mengajar melalui tenda darurat, peta jalan pemulihan ekonomi, pembangunan hunian sementara (huntara), serta verifikasi kerusakan rumah sebagai dasar rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk mendukung penanganan tersebut, pemerintah menyalurkan dana Rp200 miliar kepada Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur.

Baca Juga: Kemenko Polkam Perkuat Peran Gubernur Cegah Konflik Batas Daerah, Deteksi jadi Kunci

Penanganan Karhutla dan Penegakan Hukum

Sementara itu, Presiden juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam penanganan karhutla. Pemerintah mengerahkan 19 pesawat untuk operasi modifikasi cuaca dan patroli, serta 36 pesawat untuk water bombing.

Sejak Januari sampai awal September 2026, sebanyak 138 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait karhutla yang terdiri dari 119 kasus kesengajaan dan 19 kelalaian, dengan luas area terbakar mencapai 8.637 hektare.

Sanksi administratif berupa pembekuan izin dijatuhkan kepada 18 perusahaan, sementara 42 entitas dicabut izinnya. Presiden memberi perhatian khusus terhadap dugaan pembakaran hutan yang dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan perkebunan.

“Saya tertarik juga itu yang habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini korporasi. Tolong diselidiki terus,” tegas Presiden.

Baca Juga: Presiden Prabowo Ultimatum Pelaku Karhutla: Usut Korporasi, Cabut HGU jika Terbukti Sengaja

Sementara itu, dalam beberapa hari terakhir aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau menimbulkan sebaran abu yang berdampak pada penerbangan dan penutupan operasional di sejumlah bandara. Pemerintah melakukan operasi modifikasi cuaca untuk meluruhkan abu serta memastikan transportasi tetap berjalan.

Presiden menekankan bahwa Indonesia sebagai negara di lingkaran api (Ring of Fire) harus selalu siap menghadapi bencana. Ia meminta penyusunan master plan mitigasi bencana yang menyeluruh, dengan penguatan sumber daya dan peralatan seperti helikopter, pompa air, kendaraan pemadam, ekskavator, pesawat modifikasi cuaca, hingga drone.

“Jadi kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” ujar Prabowo.