Presiden Prabowo Ultimatum Pelaku Karhutla: Bakar Lahan, Izin Korporasi Siap Dicabut

Jakarta, IDM – Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan ultimatum keras terhadap pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk korporasi yang terbukti memerintahkan atau terlibat dalam praktik pembakaran.

Tak tanggung-tanggung, Presiden menegaskan pemerintah siap mencabut seluruh izin korporasi apabila ditemukan indikasi kuat keterlibatan perusahaan dalam pembakaran lahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Posko Aju Provinsi Riau, Kota Pekanbaru.

“Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong,” tegas Prabowo.

Presiden meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada penanganan titik api.

Baca Juga: Presiden Prabowo Kembali Turun ke Sumatra, Perintahkan Karhutla Dituntaskan hingga Akar Masalah

Setiap indikasi keterlibatan pihak yang sengaja menyebabkan karhutla harus ditelusuri secara serius, termasuk kemungkinan adanya korporasi yang berada di balik praktik pembakaran.

Untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif, Prabowo meminta Kepolisian, Kejaksaan, dan unsur intelijen melakukan penyelidikan terhadap setiap dugaan keterlibatan korporasi.

Presiden menilai kepolisian memiliki posisi strategis untuk memastikan dugaan tersebut dapat ditindaklanjuti berdasarkan informasi dan bukti yang ditemukan di lapangan.

“Kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki. Intelijen selidiki. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut,” ujar Prabowo.

Instruksi tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat pendekatan law enforcement dalam penanganan karhutla. Pelaku tidak hanya dicari setelah kebakaran terjadi, tetapi dugaan aktor yang dengan sengaja memicu kebakaran juga harus dibongkar.

Langkah ini sekaligus menempatkan korporasi sebagai salah satu sasaran pengawasan apabila terdapat indikasi pelanggaran dalam pembukaan lahan.

Baca Juga: Kumpulkan Petugas HUT ke-81 RI di Hambalang, Presiden Prabowo: Semangat Merah Putih Jangan Berhenti di Upacara

Selain memberikan ultimatum kepada pelaku pembakaran, Prabowo juga menginstruksikan jajarannya mengubah pola penanganan karhutla dari responsif menjadi preventif.

Presiden meminta aparat segera mendatangi setiap titik hotspot dan mengambil tindakan sebelum berkembang menjadi titik api yang lebih besar.

“Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan dini. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air,” kata Prabowo.

Instruksi pembangunan sumur bor di kawasan yang terdeteksi memiliki hotspot menjadi salah satu langkah teknis yang ditekankan Presiden.

Ketersediaan sumber air dinilai penting untuk mempercepat respons apabila muncul indikasi kebakaran.

Dengan demikian, pemerintah didorong tidak hanya mengerahkan kekuatan ketika api sudah membesar, tetapi membangun sistem deteksi dan respons sejak ancaman masih berada pada tahap awal.

Baca Juga: Presiden Prabowo Siapkan Kenaikan Jabatan Pangdam dan Kapolda Riau, Syaratnya Karhutla Harus Tuntas

Di tingkat masyarakat, Prabowo meminta seluruh aparat memperkuat edukasi hingga ke desa-desa. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri harus menjelaskan bahwa pembakaran lahan dilarang keras karena berpotensi menimbulkan dampak luas.

“Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur, di semua desa. Beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras,” tegasnya.

Namun, Presiden juga meminta pemerintah tidak sekadar melarang tanpa menyediakan solusi bagi masyarakat yang memang membutuhkan lahan untuk kegiatan produktif.

Masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan diminta melaporkan kebutuhannya kepada kepala desa, camat, atau bupati. Selanjutnya, pemerintah dapat membantu melalui mekanisme yang terorganisasi dengan melibatkan kelompok tani dan koperasi.

“Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir, per kelompok tani,” ujar Presiden.

Prabowo juga menyebut pembiayaan dapat diupayakan melalui skema KUR koperasi sehingga pembukaan lahan masyarakat dapat dilakukan secara terorganisasi dan tidak dilakukan secara liar.