Presiden Prabowo Perintahkan Cabut Izin Korporasi Pelaku Karhutla, Unsur Pidana Tetap Diusut

Jakarta, IDM – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Negara mengemukakan perusahaan yang melanggar tidak hanya terancam pencabutan izin usaha, tetapi juga dapat menghadapi penyelidikan unsur pidana.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara hybrid terkait penanganan sejumlah bencana di Tanah Air dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9).

Dalam rapat, Presiden menyoroti laporan Kapolri mengenai dugaan kebakaran yang disengaja serta indikasi keterlibatan puluhan korporasi.

Baca Juga: Menko Polkam Djamari Chaniago Perkuat Soliditas Purnawirawan TNI-Polri

Menurutnya, setiap laporan pelanggaran harus diverifikasi secara menyeluruh sebelum pemerintah menjatuhkan sanksi.

“Jadi semua tadi yang dinilai oleh Kapolri, diverifikasi yang melanggar, kita akan bertindak dengan keras. Apalagi yang sudah diberi sanksi tahun-tahun yang dulu, kalau sekarang masih dia melanggar, berarti tidak ada jalan lain, kita harus cabut semua izin-izinnya,” tegas Presiden.

Prabowo menekankan korporasi yang berdasarkan hasil verifikasi terbukti bertanggung jawab atas karhutla harus segera ditindak.

Ia meminta agar proses penegakan hukum tidak berhenti pada sanksi administratif.

“Dan akan kita lakukan dalam waktu dekat, saya minta tidak usah lagi ada macam-macam kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya. Dan bila perlu setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang,” lanjutnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Pastikan Investigasi KM Virgo Transport 8, Keselamatan Transportasi Laut Disorot

Presiden juga memberikan instruksi khusus kepada Kapolri untuk mengerahkan seluruh jajaran dalam mendalami dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan karhutla.

“Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian. Selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini,” ujar Kepala Negara.

Selain penegakan hukum terhadap korporasi, Presiden Prabowo meminta pemerintah menjaga kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla dalam waktu mendatang.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, kondisi satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan.

Maka dari itu, pemerintah diminta mempertahankan stamina dan memperkuat langkah penanganan bencana secara menyeluruh.

Baca Juga: Lepas KRI Wahidin Sudirohusodo ke Pasifik, Menko Polkam: Indonesia Hadir Bukan untuk Pamer Kekuatan

“Kita harus punya stamina, ketahanan, tadi sudah dilaporkan satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan, tapi kita sekarang akan mencari langkah-langkah solusi menyeluruh,” kata Prabowo.

Presiden menilai pengalaman menghadapi karhutla saat ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem mitigasi dan kesiapsiagaan nasional.

“Dan ini juga mengingatkan kita bahwa persiapan kita harus lebih masif, dan penanganan-penanganan yang akan datang saya yakin akan lebih baik dari pengalaman kita sekarang. Saya tekankan bahwa masalah kebakaran hutan ini harus kita benar-benar kendalikan,” tegasnya.

Pemerintah pun dituntut memastikan bahwa tindakan administratif dan proses pidana berjalan sesuai hasil pemeriksaan serta ketentuan hukum yang berlaku.